Kamis , 21 Januari 2016, 01:18 WIB

Aktivis Curiga Kunjungan Dubes AS dan Dubes Inggris ke Papua

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Achmad Syalaby
Republika/ Wihdan
Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik memberikan keterangan pers kepada jurnalis di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Ahad (26/7).
Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik memberikan keterangan pers kepada jurnalis di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Ahad (26/7).

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Syaroni mengatakan, kunjungan Dubes AS Robert Blake dan Dubes Inggris Moazzam Malik ke Papua dalam waktu yang hampir bersamaan tidak boleh dianggap sebelah mata.

Menurutnya, kunjungan tersebut patut dicurigai, karena bisa jadi ada agenda terselubung yang dibawa oleh kedua dubes tersebut untuk memuluskan suatu tujuan tertentu. 

Kecurigaan tersebut bukan tanpa alasan. Dia menilai Papua saat ini sedang menjadi sorotan internasional terkait dengan masa depan Freeport di Indonesia. Bagaimana tidak, posisi Freeport saat ini sedang mengalami rongrongan yang sangat dahsyat. Tuntutan nasionalisasi terus menggema seiring dengan terkuaknya kasus "papa minta saham".

Dengan memandang begitu strategisnya posisi Freeport bagi AS, maka bisa diduga bahwa kunjungan Dubes AS dan Dubes Inggris masih ada kaitan untuk mengamankan posisi Freeport di Indonesia. “AS dan Inggris adalah dua negara yang sangat kuat persekutuannya. Keduanya sudah saling bahu-membahu mengamankan kepentingan satu dengan yang lainnya,” kata Syaroni pada siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (20/1).

Menurutnya, pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan dan tidak boleh lengah sedikit pun. Tidak boleh lagi memanjakan Freeport dengan kebijakan-kebijakan yang terkesan "mengalah". Akibatnya, Freeport makin berani memandang sebelah mata negara Indonesia dengan menawarkan harga yang tidak wajar untuk divestasi sahamnya.

Syaroni melanjutkan, dari gelagatnya, Freeport sudah mulai mempersiapkan "perang terbuka" dengan Indonesia. Jim Bob dan Ma'roef Syamsuddin dianggap bukan lagi prajurit tangguh, sehingga harus diganti dengan petarung yang lebih kuat.

 “Kalau Freeport berani menekan kedua petingginya untuk mengundurkan diri, maka Presiden Jokowi juga seharusnya berani menekan Menteri ESDM Sudirman Said untuk angkat koper dari Kabinet Kerja,” ucap Syaroni.

Agar tidak dijungkalkan oleh Freeport, maka Presiden Jokowi harus secepatnya mengganti Menteri ESDM Sudirman Said. Dapat disimpulkan bahwa Sudirman Said adalah sosok yang lemah ketika menghadapi tekanan-tekanan Freeport. Padahal, saat ini sosok yang dibutuhkan adalah figur yang tidak gentar menghadapi gertakan Freeport, AS beserta sekutunya.