REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi V DPR memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah terkait penanganan arus mudik dan balik lebaran 2015. Ketua Komisi V Fairy Djemi Francis mengatakan, ada beberapa kekurangan pelayanan pemerintah terhadap masyakarat yang mudik saat lebaran.
Dari angkutan udara, Fairy mengatakan, masih ada keluhan penumpang atas kesemerawutan di bandara, terutama terkait penundaan penerbangan. Ia menyebutkan, salah satu contoh ketidaksiapan itu, yakni dalam menangani dampak erupsi gunung Raung.
"Pemerintah tidak siap menangani penumpukan penumpang yang mengalami penundaan akibat penutupan sejumlah bandara. Walau beberapa bandara yang kita kunjungi ada yang siap, namun secara umum tidak siap," kata Fairy di gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/7).
Untuk jalur darat, politikus Partai Gerindra itu mengatakan, berkaca dari sejumlah kecelakaan yang terjadi, pihaknya mendesak pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kewaspadaan pengemudi. Misalnya, kelengkapan alat jalan dan kampanye keselamatan berlalulintas.
Selain itu, Komisi V juga meminta pemerintah untuk melakukan analisis perbaikan jalur terhadap kemacetan di sejumlah ruas jalan tol. Fairy mengatakan, sinergitas antara Korlantas Polri, Pemda dan pemerintah pusat masih sangat perlu ditingkatkan.
Ia pun mengkritik moda transportasi kereta api. "Untuk kereta api masih ada keterlambatan walau dibawah satu jam, dan ada gangguan server tiket online," ujarnya
Terkait sejumlah evaluasi itu, Komisi V meminta pemerintah untuk meningkatkan posko harian dan memperbaiki koordinasi pemantau pengendalian dengan setiap posko jalan, baik di darat, laut dan udara.
Komisi V pun, lanjut Fairy, akan menggelar rapat dengan Kementerian Perhubungan dan lembaga terkait guna mengevaluasi arus mudik dan balik lebaran 2015. Pertemuan digelar di masa sidang yang akan dimulai pada 14 Agustus mendatang.
