Rabu , 24 Juni 2015, 15:38 WIB

Pengamat: KMP dan KIH tak Suka Menteri Rini

Red: Erik Purnama Putra
Republika/Agung Supriyanto
 Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rumor reshuffle yang mulai menguat minggu ini, harus menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi. Daftar menteri kontroversial yang berpotensi menjadi beban jangka panjang pemerintahan, seharusnya menjadi prioritas utama untuk diganti.

"Menteri yang berpotensi memperluas konflik antara Presiden Jokowi dengan partai pendukung ataupun partai oposisi, penting untuk di-resuffle," kata pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara di Jakarta, Rabu (24/6).

Menurut Igor, banyak menteri-menteri Jokowi yang bermasalah dan kontroversial. Salah satunya yang mencolok adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. "Menteri Rini tidak disukai oleh pendukung Jokowi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH), maupun kubu KMP (Koalisi Merah Putih)," kata Igor.

KMP, kata dia, tidak senang dengan tindakan Rini Soemarno yang melakukan perjanjian utang dengan pemerintahan RRC sebesar Rp 520 triliun melalui BUMN-BUMN. "Hutang yang sedemikian besar dilakukan tanpa melewati persetujuan DPR", katanya.

Sementara itu, di pihak KIH, Menteri Rini juga mendapat penilaian kurang baik. Terbukti PDI Perjuangan terlihat amat tersinggung dengan sikap Rini Soemarno. "Saya mendengar kabar PDIP lewat Sekjen Hasto Kristiyanto, sudah menegur secara tidak langsung Menteri Rini terhadap potensi dana Rp 48 trilyun untuk BUMN," ujar Igor.

Menurut Igor, PDIP ingin dana tersebut masuk ke dalam saluran ekonomi kerakyatan seperti membeli perahu-perahu nelayan, membangun infrastruktur desa dan memberikan saluran pendanaan untuk Koperasi dan UKM.

Namun atas keputusan Menteri Rini, dana BUMN itu dimasukkan dan dipaksakan ke dalam pos-pos anggaran BUMN meskipun banyak BUMN yang dirasa belum siap dalam penyerapan dana untuk proyek mereka. "Potensi manfaat uang negara itu jelas dalam bahaya, karena sudah dikonversi dari dana negara menjadi dana bisnis, nantinya bisa menjadi keprihatinan bagi bangsa," kata Igor.

Dia menyarankan, agar Jokowi cermat membaca peta partai politik, jangan bergantung pada Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan semata-mata. Pasalnya, bila gantungan politik Jokowi demikian maka bisa dipastikan posisi politik Jokowi amat rentan.

"Jangan sampai Pak Presiden terbawa arus petualangan politik orang-perorangan, karena justeru bisa menimbulkan instabilitas politik," kata Igor.