Selasa , 12 Agustus 2014, 15:20 WIB

Menkeu Pinta Pejabat Kementeriannya Tetap Fokus Bekerja

Red: Muhammad Hafil
Republika/Prayogi
Chatib Basri
Chatib Basri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Chatib Basri meminta para pejabat dan pegawai kementeriannya tetap berfokus mengerjakan program yang berjalan, meski kini berada dalam masa transisi menjelang berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu II Oktober 2014.

"Selama masa transisi, saya berpesan agar tetap fokus mengerjakan program yang telah berjalan. Koordinasi yang solid harus dijaga dan terus ditingkatkan," kata Menkeu dalam sambutan pelantikan pejabat eselon dua di Jakarta, Selasa.

Chatib menambahkan pemerintahan baru akan dimulai dalam beberapa bulan mendatang. Untuk itu, jajaran pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan harus memberikan kinerja dan komitmen yang sama dalam mendukung pemerintahan baru.

"Siapapun pemimpin negeri dan instansi ini, saya mengharapkan para pejabat dan pegawai akan tetap menunjukkan kinerja luar biasa dan memiliki komitmen moral yang terus dipegang teguh," ujarnya.

Chatib mengatakan Kementerian Keuangan masih memiliki pekerjaan rumah penting dalam menyusun RAPBN 2015, yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi global tahun depan yang masih diliputi ketidakpastian.

"Meskipun tinggal dua bulan lagi, kita masih harus bekerja keras, karena pembahasan RAPBN baru berakhir pada 23 September. Kita memonitor kondisi di pasar, karena fluktuasi masih mungkin terjadi," kata Menkeu.

Dalam kesempatan itu, Menkeu melantik 13 orang pejabat eselon dua yang terdiri dari tiga unit eselon satu, yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Rinardi sebagai Kakanwil DJPB Jambi, Sahat Panggabean sebagai Kakanwil DJPB Lampung, Niken Pudyastuti sebagai Kakanwil DJPB Bengkulu, Supendi sebagai Kakanwil DJPB Kalimantan Barat dan Marni Misnur sebagai Kakanwil DJPB Sulawesi Tenggara.

Dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Meirijal Nur sebagai Direktur Penilaian, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani sebagai Kakanwil DJKN Kalimantan Timur dan Rahayu Puspasari sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan.

Dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Ahmad Yani sebagai Sekretaris DJPK, Rukijo sebagai Direktur Dana Perimbangan, Adriansyah sebagai Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Heru Subiyantoro sebagai Direktur Pembiayaan Kapasitas Daerah serta Adijanto sebagai Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah.

Sumber : Antara