Wednesday, 7 Zulhijjah 1435 / 01 October 2014
find us on : 
  Login |  Register

Ruhut: Tak Ada Damai dengan Boni

Monday, 09 December 2013, 17:19 WIB
Komentar : 2
Republika /Tahta Aidilla
Ruhut Sitompul
Ruhut Sitompul

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan tidak akan berdamai dengan pengamat politik Boni Hargens. Ruhut mengatakan ia tidak mengucapkan kata rasis dalam perbincangan di satu stasiun televisi swasta.

"Mau damai, nggak ada damai,’’ ujar Ruhut kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (9/12).

Ruhut mengatakan hanya menyebut Boni sebagai pengamat hitam. Kata Ruhut, Boni menyebut pemerintahan SBY selama sembilan tahun gagal. Hal itu sebut Ruhut tidak sepadan, karena membandingkan SBY dengan Jokowi.

"Masak Jokowi baru memimpin Jakarta selama setahun dibilang berhasil,’’ ujar Ruhut.

Hal inilah yang disebutnya sebagai pengamat hitam karena tidak sesuai dengan fakta.


Reporter : Riga Nurul Iman
Redaktur : Hazliansyah
Anas Ra, pembantu rumah tangga Nabi Saw berkata, “ Aku membantu rumah tangga Nabi Saw sepuluh tahun lamanya, dan belum pernah Beliau mengeluh “Ah” terhadapku dan belum pernah Beliau menegur “kenapa kamu lakukan ini atau kenapa tidak kau lakukan ini.((HR. Ahmad))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Menyulap Lubang Galian Menjadi Danau
TUBAN -- Dalam melestarikan lingkungan, galian tambang yang dilakukan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Lubang-lubang bekas galian tersebut...

Berita Lainnya

DPR: TR Penundaan Jilbab Polwan Harus Direvisi

Pengamat Nilai Paket Bali Cederai Undang-Undang

JK: Obat Terindikasi Haram Harus Diperiksa