Minggu, 26 Zulqaidah 1435 / 21 September 2014
find us on : 
  Login |  Register

Kenaikan Harga BBM Harus Diimbangi Peningkatan UMR

Rabu, 19 Juni 2013, 16:30 WIB
Komentar : 1
Massa buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6).   (Republika/Adhi Wicaksono)
Massa buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6). (Republika/Adhi Wicaksono)

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Serikat Pekerja Seluruh Indonesia cabang Kabupaten Sukabumi menyebutkan rencana pemerintah pusat menaikan harga bahan bakar minyak subsidi harus diimbangi dengan peningkatan upah minimum regional.

"Dampak kenaikan harga BBM subsidi cukup besar dan dampak tersebut akan sangat dirasakan oleh ratusan ribu buruh khususnya yang berada di Sukabumi karena UMKnya saat ini hanya Rp 1,2 juta," kata Ketua SPSI konfederasi Tekstil, Sandang dan Kulit Kabupaten Sukabumi M Popon, Rabu (19/6).

Popon mengatakan jika BBM naik maka kebutuhan buruh pun akan meningkat sehingga kami meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan standar UMR agar lebih layak lagi. Menurutnya,  pihaknya secara tegas menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi tersebut, karena sudah dipastikan akan lebih menyusahkan lagi kehidupan kaum buruh, apalagi saat ini harga BBM belum naik tetapi harga kebutuhan pokok sudah mulai naik.

Maka dari itu, jika pemerintah tidak mengimbanginya dengan menaikan UMR maka nasib buruh dipastikan akan lebih terpuruk lagi. Karena kenaikan harga BBM subsidi memberikan efek domino terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya sehingga daya beli buruh akan menurun. "Kami berharap pemerintah kembali mempertimbangkan untuk menaikan harga BBM subsidi atau sebelum menaikan harganya pemerintah merealisasikan tuntutan para buruh yang menginginkan upah layak, sehingga dampaknya tidak terlalu dirasakan," tambahnya.

Popon mengatakan yang paling dikhawatirkan buruh saat ini adalah terjadi pemutusan hubungan kerja secara masal yang dilakukan perusahaan di mana tempat buruh bekerja, karena dengan naiknya harga BBM sudah dipastikan ongkos produksi perusahaan meningkat. Lebih lanjut, mungkin saja untuk mengantisipasi kerugian perusahaan bisa saja memberikan PHK kepada buruhnya, dengan alasan agar produksi tetap bisa berjalan. "Kami meminta kepada pemerintah mengkaji ulang lagi rencana menaikan harga BBM subsidi," kata Popon.

Redaktur : Nidia Zuraya
Sumber : Antara
Tiada beriman kepadaku orang yang bermalam (tidur) dengan kenyang sementara tetangganya lapar padahal dia mengetahui hal itu. ((HR. Al Bazzaar))
FOTO TERKAIT:
VIDEO TERKAIT:
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Gadai SK, Jadi Cerminan Masalah RUU Pilkada?
 MAKASSAR -- Belakangan ini banyak anggota DPRD terpilih yang menggadaikan SK. Terkaiy hal tersebut pakar komunikasi politik Effendi Gazali menilai itu sebuah hal...

Berita Lainnya

Biaya Transportasi di Indonesia Masih Tinggi

BBM Naik, Masyarakat Perlu Transportasi Murah

Bawa Narkoba, Polisi Tahan WNA Berpaspor Iran dan Kanada