Friday, 7 Muharram 1436 / 31 October 2014
find us on : 
  Login |  Register

'Jilbab Polwan di Aceh Harusnya Jadi Yurisprudensi'

Wednesday, 05 June 2013, 17:30 WIB
Komentar : 1
Republika/Rakhmawaty La'lang
 Seorang anggota Polwan tengah berinteraksi dengan siswa siswi TK.
Seorang anggota Polwan tengah berinteraksi dengan siswa siswi TK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerapan jilbab polisi wanita (Polwan) di Polda Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dinilai bisa jadi yurisprudensi bagi Polri untuk melegalkan pakaian berjilbab bagi Polwan.

"Di Aceh para Polwan-nya memakai jilbab dan hal itu bisa dijadikan yurisprudensi bagi Kapolri,"ujarnya saat dihubungi RoL, Rabu (5/6). Menurutnya, Kapolri Jendral Pol Timur Pradopo dapat menjadikannya sebagai pertimbangan dan meminta pendapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk diatur dalam Perkap.

Meski Indonesia bukan negara agama, ungkapnya, mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Termasuk Polwan yang merupakan anggota Polri. "Sudah sepatutnya Kapolri memenuhi keinginan Polwan yang ingin memakai jilbab saat ia berdinas,"jelasnya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendapatkan pengaduan dari salah seorang perempuan anggota kepolisian yang tak dibolehkan mengenakan jilbab. Laporan tersebut  segera ditanggapi.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal MUI KH Tengku Zulkarnaen, alasan yang dikemukakan dalam melarang perempuan yang berprofesi menjadi polisi untuk memakai jilbab bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Redaktur : A.Syalaby Ichsan
(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.(QS:Al Baqarah 197)
FOTO TERKAIT:
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Ini Pembahasan Presiden Rwanda dan Ketua DPD RI
JAKARTA --  Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman kedatangan Presiden Rwanda, Paul Kagame di Komplek Parlemen Senayan, Jumat (31/10). Ada beberapa hal...

Berita Lainnya

Tambang Freeport Dinyatakan Aman

PKS: Polwan Berjilbab Tak Rugikan Siapa Pun

Polri Larang Jilbab Polwan Demi Anggaran