REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian BUMN dinilai harus memiliki rencana matang untuk industri yang ada di bawahnya. Antara lain, untuk pengembangan pasar yang lebih luas. Tak hanya pasar nasional, namun juga internasional. Kerja sama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dengan Airbus pun dianggap akan membawa tren positif. Terutama bagi BUMN strategis namun menghadapi persoalan kondisi keuangan.
"Memang ada grand desain. Tapi selama ini belum terarah," ujar anggota Komisi VI DPR Ferrari Romawi, Kamis (21/3). Ia pun meminta Kementerian BUMN untuk lebih detail mengelompokan tiap industri dan perusahaan agar bisa memetakan strategi yang tepat.
Sementara itu, pengamat BUMN Said Didu yakin PTDI mampu memenuhi semua pesana Airbus. "Karena selama ini PTDI sudah menerima order juga dari berbagai perusahaan penerbangan," ujarnya.
Ia pun yakin ini akan sangat berdampak pada pengembangan PTDI ke depan. "Bahkan bisa jadi pintu masuk kembalinya para ahli pesawat yang sedang bekerja di luar negeri kembali ke Indonesia," jelasnya.
Soal kebijakan pemerintah terhadap BUMN, ia menilai tak ada yang perlu dikritisi. Ia hanya menyebut PT PAL yang harus dibenahi. "Harus ada UU Industri Pertahanan guna meningkatkan order pesanan kapal karena PT PAL akan jadi lead integrated alutsista," katanya.
