REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pernyataan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal nyaris tiada peran dari Kementerian Agama dalam konflik-konflik agama di Indonesia ditanggapi tenang Kementerian Agama. Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar menganggap apa yang disampaikan JK, tidak sepenuhnya salah.
Nasaruddin melihat komentar JK berpijak dari pengalaman sangat banyak banyak dalam menghadapi konflik bangsa.
Ia pun tak menampik data yang disampaikan JK soal konflik banyak benarnya. Meski, imbuh Nasaruddin, tidak berarti pemerintah, tidak memiliki peran apa pun dalam menyelesaikan konflik.
"Kita jangan kebakaran jenggot, tapi jadikan itu (komentar JK) sebagai evaluasi kita," kata Nasaruddin Umar pada Republika, Kamis (7/3).
Nasaruddin menambahkan, peran Kementerian Agama lebih pada membangun sistem di masyarakat agar kondisi kehidupan beragama di masyarakat stabil. Upaya itu, kata dia, juga membutuhkan keringat dan usaha.
Selain itu, peran ulama dan organisasi masyarakat Islam dalam konflik tidak lepas dari peran Kementerian Agama mengingat ulama dan ormas Islam ada di bawah bimbingan Kementerian Agama. "Jangan dinafikan peran stabilitas oleh Kementerian Agama," teganya
Nasaruddin mengakui masih banyak kekurangan di Kementerian yang saat ini dipimpin Suryadharma Ali tersebut, namun, menstabilkan kehidupan umat beragama juga bagian dari peran Kemenag.
Salah satunya keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat terkecil Kementerian Agama, memberi layanan yang sangat penting bagi kelangsungan keluarga.
Kemenag, kata Nasaruddin juga menerjunkan 60 ribu penyuluh agama di seluruh Indonesia untuk menjaga stabilitas kehidupan beragama. Dari 60 ribu penyuluh agama Islam itu, diwajibkan untuk membina 2 masjid dan dua majelis ta'lim.
Persoalannya, kerja-kerja sperti itu memang tidak menuntut popularitas pada masyarakat.
"Kelemahan mereka tidak menuntut popularitas, hanya ingin dicatat sebagai amal ibadah," tambah mantan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tersebut.
