REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritik Kementerian Agama selaku pemegang otoritas dalam mengelola kerukunan antarumat beragama di Indonesia.
Menurut JK, hampir tidak ada peran sama sekali peran Kemenag untuk mengatasi konflik agama di Indonesia. "Kemenag kalau urusan proyek urusan kami, kalau konflik urusan ulama NU-Muhammadiyah," kritik JK saat berbicara dalam louncing Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2012 di Jakarta, Kamis (7/3).
JK menambahkan, Kementerian Agama hanya cenderung untuk mengurusi administratif saja. Sedangkan persoalan keagamaan di Indonesia hampir tidak tersentuh.
Padahal, seharusnya Kementerian ini yang paling bertanggungjawab untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia.
JK mencontohkan, dalam konflik Syiah-Sunni di Sampang, Madura, Kemenag berupaya untuk melakukan rekonsiliasi. Hanya saja, tambah JK, rekonsiliasi Kemenag justru dilakukan di hotel-hotel mewah. Setidaknya, Kemenag sudah menggelar 5 rekonsiliasi yang bertempat di hotel-hotel mewah di Surabaya dan sekitarnya.
Harusnya, tegas JK, menyelesaikan konflik masyarakat harus langsung terjun ke lapangan. Rekonsiliasi harusnya datang di pengungsian dan bicara dengan masyarakat langsung.
Kalau rekonsiliasi dilakukan di hotel, justru akan menambah biaya lagi, dan itu jadi proyek lagi. Padahal, kalau datang langsung ke pengungsian, diskusi, tidak perlu lagi keluar uang saku.
"Dengan gagah bicara rakyat susah kok di hotel mewah," tambah JK.
