REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana menyusun daftar rangking pemerintah daerah yang memiliki kinerja buruk.
Hal itu sebagai tindak lanjut untuk mendorong pelaksanaan otonomi daerah agar berjalan sesuai harapan. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, rencana penyusunan daftar ranking itu untuk menyemangati pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi agar menjaga kinerjanya.
Menurutnya, dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan evaluasi dan penilaian untuk menunjukkan mana daerah yang sudah memberikan pelayanan baik dan buruk.
Gagasan itu, menurut Gamawan, mirip dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang merilis daerah terkotor. Dengan menerapkan sistem seperti itu, diharapkan kepala daerah bisa terpacu berbuat lebih baik selama memimpin birokrasi daerah.
"Apakah perlu dibuat ranking seperti yang diumumkan Kementerian Lingkungan Hidup, yang menempatkan Bandar Lampung sebagai kota terkotor hingga ribut semua. Apakah Kemendagri perlu membuat seperti itu?" kata Gamawan saat membuka Pelaksanaan Orientasi Kepemimpinan Bagi Bupati/Wali Kota di kantor Badan Diklat Kemendagri, Senin (4/3).
Gamawan menjelaskan, pemerintah pusat sangat berkepentingan dengan majunya pemerintah daerah. Pasalnya, kinerja pemerintah pusat merupakan akumulasi kinerja pemerintah daerah.
Dengan mendorong pelaksanaan otonomi daerah berjalan sesuai arah, sambungnya, masyarakat bisa mendapat manfaat pembangunan dan melahirkan kesejahteraan.
