REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Subdirektorat Ormas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar melansir, terdapat ribuan ormas yang dalam anggaran dasarnya mencantumkan visi-misi, tujuan, dan programnya yang memperjuangkan demokrasi.
Hal tersebut di satu sisi sangat positif. Namun, kata dia, pengurus terkadang lupa menengok ke dalam diri organisasi untuk melakukan review terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
Sebab, kenyataannya terdapat ormas yang memperjuangkan tema-tema demokrasi tadi, menunjukkan bahwa ternyata manajemen internal ormas tersebut tidaklah dikelola secara demokratis.
"Begitupula aktivitasnya di ruang publik, kerapkali bertindak dengan cara-cara yang tidak demokratis, dan bahkan memaksakan garis pemikirannya sebagai kebenaran mutlak," kritik Bahtiar, Ahad (3/3).
Kondisi itu dinilainya sebagai fenomena paradoks demokrasi. Padahal, kata dia, negara ini tidaklah sekadar membutuhkan jumlah ormas yang banyak, tetapi lebih menginginkan keberadaan ormas yang berkualitas dengan manajemen yang baik.
Dengan tata kelola organisasi yang sehat sesuai prinsip-prinsip demokrasi, sambungnya, Indonesia bisa lebih kuat dan maju karena masyarakatnya mandiri. Karena itu, kalau ormas tidak diatur dan sesukanya sendiri, maka malah bertentangan dengan prinsip demokrasi yang membatasi seseorang untuk tidak mengganggu hak orang lain.
"Di sini lah letak pentingnya kehadiran RUU Ormas sebagai regulasi untuk menjaga pertumbuhan ormas yang sehat sekaligus menjaga kesinambungan hidup ormas," kata Bahtiar.
Berita Lainnya
