REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sudah lebih dari sepuluh hari kasus penembakan yang menewaskan delapan anggota TNI dan empat warga sipil di Papua belum juga menunjukkan tanda-tanda akan terungkap.
"Pemerintahan SBY belum mengungkapkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap penembakan tersebut. Benarkah penembakan itu dilakukan gerakan sparatis Papua? Jika benar sudah begitu kuatkah gerakan sparatis tersebut sehingga aparat keamanan seakan tidak berdaya menghadapinya?," tutur Neta S Pane.
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) ini mengimbau Presiden SBY harus peduli dengan kematian delapan anggota TNI tersebut dan harus mendorong elite-elite pemangku keamanan, seperti Polri segera mengungkapkan kasus itu.
"SBY jangan hanya terpaku pada kasus-kasus di Jakarta dan sibuk mengurusi internal partainya, Partai Demokrat," ujarnya dalam pesan singkatnya kepada ROL, Ahad (3/3).
Jika kasus ini tidak diungkapkan secara tuntas, kematian delapan anggota TNI itu akan menjadi kematian yang sia-sia dan akan menimbulkan ketakutan tersendiri bagi aparat keamanan yang akan ditugaskan ke Papua.
Dengan tidak terungkapnya kasus itu tentu akan membuat para pelaku merasa besar kepala dan bukan mustahil akan semakin membuat khawatir para aparat yang ditugaskan ke Papua.
Penembakan yang terjadi pada 21 Februari itu merupakan sejarah terburuk dalam sistem keamanan di indonesia dan Papua khususnya. Ironisnya, meski belum ada tanda-tanda bakal terungkap, Pemerintah SBY belum juga melakukan tindakan pada elite-elite keamanan yang bertanggung jawab.
Padahal seharusnya Presiden segera mencopot Kapolda dan Pangdam Papua serta mengevaluasi posisi Kapolri dan Panglima TNI. Jika ini tidak dilakukan dipastikan Presiden SBY cuek bebek dengan apa yang terjadi di Papua, termasuk tewasnya delapan TNI dalam sehari.
Berita Lainnya
