REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan tidak sepakat dengan wacana pembubaran Detasemen Khusus (Densus) Anti Terorisme alias Densus 88. Menurutnya, keberadaan Densus 88 mampu meminimalisir aksi terorisme di Indonesia.
"Kalau Densus 88 ada kelemahan hendaknya diperbaiki, bukan lembaganya dibubarkan," kata Marzuki di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (1/3).
Marzuki menjelaskan teroris telah menjadi kejahatan multinasional yang sangat membahayakan, bukan hanya menimbulkan korban jiwa tapi memberikan dampak lain yang lebih luas.
Ia mencontohkan, aksi bom Bali pada 2002 memberikan dampak turis dari mencanegara takut berkunjung ke Bali, sehingga memberikan dampak juga terhadap pertumbuhan pariwisata dan ekonimi di Bali menurun.
"Dibentuknya Densus 88 tentu ada manfaatnya yakni mampu meminimalisir aksi terorisme di Indonesia," kata Marzuki.
Menurut dia, jika dalam pemberantasan teroris terjadi tindakan pelanggaran hak azasi manusia (HAM), maka diberitahu dan dicari solusi agar tidak melanggar HAM. Keberadaan Densus 88 dan kontribusinya, ujar dia, sudah baik sehingga tidak perlu dibubarkan.
"Jika orang Densus 88 tidak mengerti HAM perlu diberitahu. Jika Densus 88 dibubarkan kemudian dibentuk lagi lembaga yang lain, waktunya habis untuk membubarkan dan membentuk baru lagi," kata Marzuki.
Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan pada tahun awal 2000-an aksi terorisme cukup ramai di Indonesia, bahkan Australia sampai melarang warganya berkunjung ke Indonesia.
Banyak turis yang tidak berani berkunjung ke Indonesia, menurut dia, berdampak pada kunjungan turis asing menurun tajam sehingga industri pariwisata menjadi lesu.
