REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai kritik mantan presiden Megawati terhadap kebijakan energi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono omong kosong.
Bahkan, mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta ini menuturkan, keduanya bertanggung jawab terhadap kebijakan energi nasional yang buruk.
"UU Migas Nomor 22 tahun 2001 yang membuat cadangan menurun, lifting tak meningkat dan BUMN mendapat peran minim dalam bisnis migas justru ditandatangai Bu Megawati," jelasnya pada Republika, Rabu (27/2).
Gas Tangguh di Papua Barat pun dijual murah ke Fujian Chinasaat Pemerintahan Megawati. Pada pemerintahan SBY, dua hal ini juga semakin diperparah. Bukannya mempercepat revisi UU Migas, SBY hingga kini tak kunjung mengubah aturan yang jelas-jelas diputuskan wajib direvisi oleh MK sejak 2004 itu.
"Pada zaman Wakil Presidennya Jusuf Kalla, revisi harga gas ke Fujian juga sudah dirintis," katanya lagi. Tapi kenyataannya, hingga kini harga gas RI ke Fujian cuma 3 dollar AS jauh dibanding harga rata-rata gas 6 dollar AS.
Berita Lainnya
