REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, menilai rencana kenaikan gaji kepala daerah lebih kepada perubahan komposisi. Artinya, jika gaji kepada daerah saat ini kecil sementara tunjangannya besar, komposisi ini akan diubah.
"Jadi yah mungkin lebih ke restrukturisasi saja," tutur Bambang kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jumat (22/2).
Meskipun demikian, kata dia, kenaikan gaji ini bisa saja dilakukan, namun kata dia, harus diikuti oleh efisiensi pegawai negeri sipil (PNS) di daerah. "Yang bikin belanja pegawai mahal itu sebenarnya kan jumlah pegawainya."
Sebagai gambaran, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013, belanja pegawai mencapai Rp 241,7 triliun. Terdapat sejumlah pokok kebijakan di dalamnya, antara lain kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok (rata-rata tujuh persen), pemberian gaji dan pensiun bulan ke 13, penyediaan anggaran renumerasi untuk mendukung reformasi birokrasi, serta penataan jumlah dan distribusi PNS mengacu pada prinsip zero growth dan berbasis kompetensi.
Selain efisiensi, Bambang menyebut, kepala daerah harus mendorong reformasi birokrasi di daerah. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kemenkeu, tunjangan dan honor dikurangi drastis setelah gajinya dinaikkan. "Itu satu hal. Kemudian yang penting antikorupsinya harus keras," ujar Bambang.
