Kamis, 17 Jumadil Akhir 1435 / 17 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

Said Aqil: Fatwa Haram Buah Impor Khilafiyah

Jumat, 01 Februari 2013, 00:13 WIB
Komentar : 2
Wordpress
Buah impor, ilustrasi
Buah impor, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Sirajd mengatakan fatwa haram untuk makanan impor bersifat khilafiyah (berbeda pendapat). 

Dulu, katanya, pernah ada ketika Khalifah Umar pernah ada upaya untuk mewujudkannya. Namun belum terealisasi. Yaitu, untuk melindungi petani lokal agar lahan dan produksinya aman.

"Fatwa pembatasan lahan dan impor itu khilafiyah," kata dia, Kamis (31/1).

 

Sebelumnya, Menteri Pertanian Suswono meminta NU sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia. NU harus berperan untuk menjaga produksi dalam negeri. Kalau perlu, kata dia, mendorong  fatwa haram memakan buah impor.

Sementara itu Ketua PBNU, M Maksum Mahfud mengungkapkan, impor yang dilakukan pemerintah termasuk syahwat. Bagi NU, sistem impor dapat merusak tatanan ekonomi masyarakat.

 

"Peraturan impor memang sudah bagus, namun praktik di lapangannya buruk."

Dalam perspektif NU, lanjutnya, ada inkonsistensi pada pemegang lisensi impor. Padahal, kondisi yang terjadi di Indonesia, produksi pertanian dianaktirikan. 

Tiba-tiba diguyur barang asing akibat perdagangan bebas. Harusnya, lanjut dia, semua pihak memahami filosofi hasil pertanian nasional. 

"Dalam sebutir padi, bukan hanya soal ekonomi, tapi juga sosial dan spiritualitas," kata dia. 

Reporter : Agus Raharjo
Redaktur : Mansyur Faqih
Demi Allah, kami tidak akan mengangkat seorang pun yang meminta sebagai pemimpin atas tugas ini dan tidak juga seorang yang berambisi memperolehnya.(HR Muslim )
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar
  Deden Jumat, 1 Februari 2013, 01:13
APA AJA BISA DI BUAT FATWA HARAM,,,CAPEK DECH,,,,,HARUSNYA DI BUAT FATWA HARAM BAGI PEMIMPIN YANG MUDAH MENGHARAMKAN SESUATU,,,,WONG MAKANAN HALAL KO DI BIKIN HARAM,,KLO HASIL MENCURI BARU ITU HARAM,,,,,,,,