REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden, Boediono menegaskan pemerintah pusat tidak mungkin lepas tangan mengenai persoalan yang dihadapi DKI Jakarta. Ia menyambut baik sejumlah rencana Pemda DKI Jakarta untuk selesaikan masalah transportasi dan banjir.
"DKI Jakarta adalah wajah kita. Pemerintah Pusat tidak mungkin lepas tangan. Dengan batas-batas yang kami miliki, kami akan senantiasa membantu maksimal upaya pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi berbagai permasalahan kota," katanya kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Rabu (16/1).
Wapres mengatakan di masa lalu sudah ada sejumlah titik-titik kerjasama yang dijalin antara kantor Wakil Presiden dan Pemda DKI Jakarta yang bisa dimaksimalkan. Bahkan, lanjut Wapres, anggaran DKI Jakarta melebihi anggaran sejumlah kementerian di bawah Pemerintah Pusat.
Dalam pertemuan perdana itu Gubernur DKI Jakarta, hadir bersama Asisten Perekonomian dan Administrasi Hasan Basri, Kepala Bappeda Sarwo Handayani dan Direktur MRT Tribudi Rahardjo.
Di awal laporannya mengenai upaya perbaikan transportasi ibukota, Joko Widodo melaporkan, Pemda DKI sepakat menerima tawaran porsi pembayaran 49 persen untuk pemerintah pusat dan 51 persen untuk Pemda DKI Jakarta.
Pembayaran itu untuk pembiayaan pembangunan jalur Mass Rapid Transit (MRT) pada ruas Lebak Bulus - Hotel Indonesia, dari skema sebelumnya Pemda DKI menanggung 58 persen.
"Skema 49-51 ini kami terima dulu karena kami tak mau berlama-lama hanya mengurusi persentase. Sudah 26 tahun direncanakan, ndak jadi-jadi," kata Jokowi.
Namun, pada ruas berikutnya, yakni Hotel Indonesia - Kampung Bandan, Gubernur DKI mengatakan akan melakukan negosiasi dari awal dan meminta pemerintah pusat bisa mengambil porsi lebih besar.
Ini mengingat beban subsidi transportasi yang ditanggung Pemda DKI Jakarta antara lain cicilan proyek, subsidi busway dan subsidi tiket MRT kelak.
Jokowi juga mengatakan, ia akan melakukan uji publik bagi setiap megaproyek di wilayah DKI Jakarta, terutama terkait dengan masalah biaya, subsidi, tiket dan lainnya, sehingga masyarakat bisa memberi segala bentuk masukan dan kritik.
