REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pertanahan Negara (BPN) mendapatkan permintaan khusus untuk membereskan masalah pertanahan di Indonesia.
Menteri Perindustrian MS Hidayat meminta BPN menyiapkan lahan untuk industri gula, industri garam, dan mempermudah perluasan kawasan industri.
Berkaitan dengan industri gula, Hidayat meminta BPN membantu penyediaan lahan untuk pabrik di luar Jawa. Luasnya sekitar 300 ribu hektar (ha). Lahan itu rencananya diminta di 18 lokasi, masing-masing sekitar 20 ribu ha.
"Kita bekerjasama dan Pak Hendarman (kepala BPN) dan optimistis ini direalisasi," ujar Hidayat, Jumat (11/1) usai rapat dengan kepala BPN.
Hidayat juga meminta tanah-tanah yang tidak digunakan di daerah Nusa Tenggara Timur bisa digunakan untuk pemanfaatan garam. NTT merupakan salah satu sentra produksi garam di Indonesia. Ia mengatakan, ada investor Australia yang tertarik masuk asalkan masalah lahan bisa ditangani dengan cepat.
Selanjutnya, Hidayat meminta BPN bisa 'membereskan' masalah kawasan Seimangke. Kawasan ini rencananya akan dibangun kawasan industri yang berbasis kelapa sawit (CPO). Rencananya akan dibangun industri CPO dari hulu hingga hilir. Khusus industri hilir, ada 34 jenis produk yang rencananya akan dihasilkan di kawasan ini.
Terakhir, Hidayar meminta luas kawasan industri yang dimiliki satu grup bisa diperluas. Berdasarkan aturan wilayah pada tahun 1999, satu grup hanya diizinkan memiliki 400 ha.
Ia meminta kawasan bisa seluas 2000 ha. "Nanti Pak Hendarman akan mempelajarinya," kata dia.
Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan usai rapat yang sama dengan kepala BPN mengatakan, masalah lahan penting untuk dibereskan. Misalnya, di kawasan Seimangke.
Menurutnya, jika lahan untuk industri hilir CPO sudah ada di Indonesia, Indonesia bisa melakukan industrialisasi di dalam negeri. "Orang agak malas melakukan investasi di industri hilir karena nilai jual CPO saja sudah menguntungkan," kata dia.
Namun, kompleksnya isu yang berkenaan dengan CPO, seperti isu lingkungan memaksa Indonesia melakukan bisnis di hilir. Menurutnya, jika Indonesia bisa memproduksi produk turunan CPO, Indonesia akan semakin banyak menghasilkan produk yang bernilai tambah.
"Dengan kordinasi dengan BPN, Kementrian Perindustrian, saya rasa di Indonesia tidak ada lagi masalah lahan. Konkret solusinya," katanya.
Rusman mengatakan, akan terus berkordinasi menyelesaikan permasalahan lahan. Selanjutnya, pihak-pihak ini akan mengajak Menteri Kehutanan untuk meluruskan pula masalah yang berkenaan dengan lahan.
