Wednesday, 29 Zulqaidah 1435 / 24 September 2014
find us on : 
  Login |  Register

Skema Pensiun PNS Dikaji, Berpeluang Diubah

Wednesday, 09 January 2013, 21:06 WIB
Komentar : 0
ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Ratusan pensiunan antri untuk mengambil tunjangan pensiun di Bank BTPN Depok, Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat. (ilustrasi)
Ratusan pensiunan antri untuk mengambil tunjangan pensiun di Bank BTPN Depok, Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah masih mengkaji skema program pembayaran pensiun yang lebih baik. Tujuan studi ini untuk menyehatkan sistem pembayaran yang tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN), kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

"Masih didiskusikan, tujuannya untuk pengelolaan yang lebih baik. Kami harapkan ada sistem yang lebih baik untuk pembayaran dana pensiun," kata Agus usai rakor di Jakarta, Rabu (9/1).

Tetapi dia menegaskan pemerintah akan tetap membayar uang pensiun para PNS yang memasuki masa pensiun dengan sistem yang berlaku saat ini. "Untuk pensiunan PNS tetap kami bayarkan dana pensiun mereka seperti yang sudah-sudah," katanya.

Senada, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar mengatakan kementriannya mengharapkan adanya perubahan skema pembayaran Pay As You Go menjadi sistem Fully Funded.

Meski demikian, wacana tersebut tidak akan mudah direalisasikan. "Kalau diubah dari pay as yo go menjadi fully funded itu tidak bisa berlaku untuk semua PNS," katanya.

Dia menjelaskan sistem tersebut hanya akan berlaku untuk para PNS baru, sementara untuk PNS lama masih menggunakan sistem terdahulu. "Jadi berlaku untuk pegawai baru saja," katanya.

Meski realisasi skema fully funded tidak mudah, tetapi Azwar mengakui dengan skema yang sekarang yakni sistem pay as you go, membuat APBN terbebani. "Yang sekarang juga nggak sehat," katanya.

Saat ini sistem pembayaran pensiun PNS menggunakan sistem pay as you go atau saat memasuki masa pensiun dan dibiayai oleh pemerintah melalui APBN.

Penerapan sistem itu membuat beban APBN terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penerima pensiun dan besaran kenaikan gaji pokok maupun pensiun pokok.

Pemerintah ingin mengganti skema tersebut dengan sistem fully funded, pendanaan pensiun yang bersumber dari iuran PNS sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja.

Redaktur : Ajeng Ritzki Pitakasari
Sumber : Antara
Barangsiapa mengobati sedang dia tidak dikenal sebagai ahli pengobatan maka dia bertanggung jawab((HR. Ibnu Majah))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Berperan Sebagai Djamin Ginting, Vino Nongkrong di Lapo
 JAKARTA -- Demi film '3 Nafas Likas', Vino G Bastian rela nongkrong di lapo. Ia mengaku mengunjungi lapo guna mengetahui dialek Karo. Di film...