REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berharap Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dapat mencetak ahli-ahli pemerintahan handal dengan memfokuskan jurusan pendidikan di institut tersebut.
"Saya berharap nantinya orang-orang ahli pemerintahan itu berasal dari IPDN," kata Mendagri ketika membuka Seminar dan Rapat Kerja Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) di Jakarta, Sabtu (15/12).
Dia mengatakan sistem pendidikan di IPDN dahulu berbeda dengan saat ini. "Dahulu, setelah tamat dari IPDN, semua (pamong praja) tersebar di seluruh Indonesia, sekarang tahun kedua sudah disebar ke seluruh Indonesia dan itu per jurusan," katanya.
Pembagian per jurusan di tahun kedua masa pendidikan itu, menurutnya, tidak efektif karena banyak jurusan yang dirasa tidak terlalu perlu untuk di IPDN. Di hadapan ratusan alumni IPDN, Mendagri bercerita pernah memiliki seorang staf dari jurusan keuangan.
"Apakah tidak lebih bagus kalau inti pendidikan kita itu hanya pemerintahan saja, karena orang mengenal IPDN itu tentang pemerintahan," tambahnya.
Mendagri juga pernah mengkaji pembiayaan satu siswa IPDN, yang menurut kajiannya menghabiskan dana hingga Rp500 juta untuk satu siswa. "Kalau uang sebesar itu tidak efektif, bukan saja alumni yang rugi, tapi negara juga dengan dana yang begitu besar," tambahnya.
Dia menyarankan perlu ada kajian khusus terkait penggunaan dana tersebut yang diharapkan dapat memberikan timbal balik kepada Pemerintah. "Apakah sudah benar-benar mampu memberikan sumbangan kembali ke Negara melalui sumber daya manusia yang baik dan berkualitas," tambahnya.
Maka dari itu, Mendagri berharap akan ada evaluasi terkait efektivitas sistem pendidikan di IPDN, agar dapat menghasilkan kualitas yang seimbang bagi para praja. IPDN merupakan lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang bertujuan mencetak kader pemerintah di tingkat daerah dan pusat.
