REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pemerintah harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2013 mendatang. Menurut JK (sapaan akrabnya), subsidi pada BBM yang terlampau besar terbukti telah menimbulkan masalah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Tidak ada cara lain, naikkan BBM," tutur JK kepada wartawan selepas menjadi pembicara utama dalam sarasehan nasional bertajuk 'Menyusun Ulang Pembangunan Ekonomi Indonesia 2014' di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (12/12).
Dari total anggaran belanja pada APBN 2013 yang tercatat sebesar Rp. 1.683 triliun, sebanyak Rp. 193,8 triliun dianggarkan untuk subsidi BBM. JK menjelaskan, di saat masa jabatannya medio 2004 hingga 2009, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar 125 persen.
Kala itu, harga premium melonjak dari Rp. 2.400 menjadi Rp. 4.500 dan harga solar melonjak dari Rp. 2.100 menjadi Rp. 4.300. Kala itu, rakyat tidak marah karena pemerintah mampu memberikan penjelasan yang logis terkait keputusan tersebut.
Di samping keberanian mengambil keputusan oleh pemimpin yang mutlak harus dimiliki. "Ekonomi merupakan sebuah pilihan. Pilihannya adalah anda mau memperbaiki jalan, jembatan atau memberi uang pada yang punya mobil," kata JK.
Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita berpendapat subsidi yang diberikan oleh negara layak diteruskan apabila diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Namun untuk BBM bersubsidi, Ginandjar menilai subsidi BBM jatuh ke tangan yang salah.
"Sekarang sudah berlebihan, karena dinikmati oleh orang mampu," ujar Ginandjar.
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah ini berpendapat ketergantungan pada BBM harus diakhiri. Ginandjar mencontohkan berlimpahnya produksi batu bara Indonesia. Hal ini bisa menjadi solusi jika terobosan ke arah itu dimiliki oleh pemerintah.
Apakah pemerintah akan menaikkan BBM pada 2013? Ginandjar menjawab diplomatis. Menurutnya, semua itu bergantung pada keberanian pemerintah mengingat 2013 merupakan tahun politik. Terlebih, pemerintah telah memperoleh ruang fiskal untuk menaikkannya.
