REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia membutuhkan lahan baru seluas satu juta hektare untuk tanaman sayuran sebagai salah satu produk hortikultura guna mewujudkan swasembada pangan, kata Glenn Pardede, Managing Director PT East West Seed Indonesia (Ewindo).
"Perlu kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan luas area lahan sayuran di Indonesia yang saat ini masih rendah," kata Glenn, produsen benih sayuran "Cap Panah Merah" itu di Jakarta, Selasa.
Glenn membandingkan dengan produktivitas tanaman sayur di berbagai negara, China yang mencapai 200 meter persegi per kapita, Thailand 100, sementara di Indonesia hanya 40 meter persegi per kapita.
"Agar Indonesia setara dengan negara lain, maka khususnya untuk sayuran, paling tidak membutuhkan satu juta hektar lahan baru," ujar dia.
Menurut Glenn yang juga Ketua Umum Asosiasi Bunga Indonesia, pemerintah harus lebih berani memberi perlindungan kepada petani hortikultura seperti halnya di luar negeri dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan.
Salah satu caranya, kata Glenn, dengan tidak menyerahkan sepenuhnya harga produk pertanian kepada mekanisme pasar. Ketika harga jatuh pemerintah harus berani membeli harga dari petani, seperti yang sudah dilakukan untuk gabah. Pemerintah mungkin dapat memulai dari komoditas yang strategis seperti cabai, kol, dan tomat.
Hal ini senada disampaikan Suparyono, seorang petani dalam Seminar Agribisnis Outlook 2013 yang dilaksanakan di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut Suparyono, petani sayuran sering terpukul akibat harga produk yang sangat ekstrim. Belum lama ini misalnya, harga tomat jatuh bahkan lebih rendah dari harga kemasannya. Akibatnya petani memilih membiarkan tomat membusuk di lahan.
"Semestinya harus ada yang memikirkan nasib petani agar tidak seperti ini," ujar Suparyono.
Glenn mengatakan, kondisi seperti itu memicu petani mengalihfungsikan lahannya. Sebaliknya, apabila petani sejahtera maka lahan-lahan pertanian akan dapat dipertahankan dan tidak lagi beralih fungsi.
