Sabtu, 5 Sya'ban 1436 / 23 Mei 2015
find us on : 
  Login |  Register

Menakertrans: UMKM Bisa Ajukan Penangguhan Upah Minimum

Jumat, 23 November 2012, 20:56 WIB
Komentar : 0
Republika
Muhaimin Iskandar
Muhaimin Iskandar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa mengajukan penangguhan upah minimum. Penangguhan upah dapat diajukan ke gubernur masing-masing sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

"Yang terpenting, perlu ada kesepakatan terlebih dahulu dalam bipartit (pengusaha dan pekerja) dalam pengajuan penangguhan," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenakertrans, Jumat (23/11).

Muhaimin menilai daripada UMKM berhenti dan mengakibatkan terjadinya pengangguran, maka lebih baik UKM yang tidak mampu memenuhi kewajiban upah minimum menempuh mekanisme penangguhan upah minimum. "Gubernur diharap membantu pelaksanaannya supaya lebih mudah sesuai dengan mekanismenya," kata Muhaimin.

Dia menjelaskan mekanisme penangguhan penerapan upah minimum telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Kepmen) Nomor 231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Dalam Kepmen tersebut disebutkan pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan.

Permohonan diajukan pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi. Permohonan diajukan paling lambat sepuluh hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.

Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum harus disertai dengan naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja.

Permohonan harus dilengkapi juga dengan salinan akte pendirian perusahaan, data upah menurut jabatan pekerja/ buruh, jumlah pekerja/ buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/ buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum. 

Selain itu, lampirkan pula perkembangan produksi dan pemasaran selama dua tahun terakhir, rencana produksi, laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, dan perhitungan rugi/ laba beserta penjelasan untuk dua tahun terakhir.

Muhaimin mengatakan Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa ketidakmampuan perusahaan membayar upah minimum. "Nanti kami akan membuat Surat Edaran terkait penangguhan penerapan upah minimum ini," ujarnya.

Pemerintah, kata Muhaimin bersyukur atas naiknya upah minimum di berbagai kota besar di Indonesia. "Ini momentum untuk menaikan kesejahteraan," ucapnya. Di sisi lain buruh pun harus bersyukur. Muhaimin meminta buruh meningkatkan produktivitas kerja agar perusahaan dapat maju dan berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru.

Reporter : Qommarria Rostanti
Redaktur : Djibril Muhammad
Barangsiapa ingin disenangi Allah dan rasulNya hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah dan tidak mengganggu tetangganya( (HR. Al-Baihaqi) )
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
'Kita Harus Bahu-membahu Bantu Muslim Rohingya'
JAKARTA -- Ustaz Erick Yusuf menghimbau umat muslim Indonesia untuk saling bahu membahu dalam membantu muslim Rohingya. Terlebih lagi muslim rohingya kini tengah...