Rabu, 8 Zulqaidah 1435 / 03 September 2014
find us on : 
  Login |  Register

Bachtiar Nasir: Gerakan Anti-Korupsi Perpajakan Harus Diperluas

Sabtu, 13 Oktober 2012, 14:43 WIB
Komentar : 0
antaranews
Ustaz Bachtiar Nasir
Ustaz Bachtiar Nasir

REPUBLIKA.CO.ID, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berkomitmen serius memerangi korupsi di lingkungan internal. Di antara langkah yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk menangkap oknum-oknum internal yang menyimpang.
 
Sekretaris Jenderal Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (Sekjen MIUMI) Bachtiar Nasir mengapresiasi komitmen dan langkah nyata yang ditempuh Ditjen Pajak tersebut. “Saya mengakui saat ini, sudah ada upaya untuk pemberantasan korupsi. Sistem yang dibangun juga sudah bagus tinggal ekskalasi pemerangan korupsi harus diperluas hingga ke akar-akarnya,” kata dia.
 
Menurut dia, gerakan anti korupsi yang dilakukan di  Ditjen Pajak harus bisa menjangkau  ke level mafia pajak besar. “Mafia pajak ini bersifat sistemik. Karena itu untuk memberantasnya juga butuh komitmen  kuat serta  keberanian dari Ditjen Pajak,” lanjutnya.
 
Terbongkarnya kasus korupsi di Ditjen Pajak tak terlepas dari peran whistleblowing system. Dengan whistleblowing system, pelaku atau calon pelaku akan merasa terancam dengan kehadiran orang lain yang mengetahui atau ingin mengetahui kekayaannya. Ancaman hukuman yang berat juga diharapkan dapat memaksa calon pelaku untuk mengurungkan niat melakukan pelanggaran.
 
Bachtiar mengapresiasi langkah Ditjen Pajak  untuk menerapkan whistleblowing system di lingkungan internalnya. ”Sistem dan aturan tersebut sudah bagus. Ada usaha untuk mencegah peluang terjadinya korupsi,” kata dia.
 
Namun, lanjut dia, pemerangan korupsi tak cukup dengan  itu. “Sistem sudah bagus tapi  kalau tidak ada perubahan manusianya, ini menjadi percuma. Tentunya, perubahan tersebut harus dimulai dari pemimpin.  Pemimpin harus bisa menjadi teladan bagi pegawainya. Bukan hanya itu, bekal iman juga harus selalu dipegang teguh agar pegawai pajak tidak mudah tergoda untuk korupsi,” ujarnya.
 
Tak hanya melakukan gerakan anti korupsi, Ditjen Pajak juga terus melakukan upaya reformasi birokrasi. Langkah  ini sudah dimulai sejak 2002 melalui penerapan hukuman disiplin kepada pegawai yang menyalahgunakan wewenang.  Lima tahun terakhir, jumlah pegawai yang terkena sanksi disiplin terus meningkat signifikan.
 
Pada 2007, jumlah pegawai yang terkena sanksi disiplin sebanyak 196 orang. Angka itu berlipat ganda pada tahun 2008 menjadi 406 orang. Pada 2009 dan 2010 berturut-turut Ditjen Pajak memberikan sanksi disiplin kepada 516 dan  657 pegawai. Sedangkan sepanjang  2012 ini, sudah ada 39 pegawai yang dijatuhkan sanksi.
 
Reformasi birokrasi ini juga dilakukan terhadap 32 ribu pegawai yang tersebar pada 571 kantor di seluruh Indonesia. Dengan adanya pembenahan sistem ini maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Langkah ini pun  mendapat sambutan positif  oleh Nasir. “Saya melihat sekarang ini sudah ada upaya perbaikan dan reformasi perpajakan. Pelayanan juga sudah semakin baik,” pungkasnya. (Adv)

Redaktur : Dewi Mardiani
Salah satu di antara kalian tidak beriman sebelum ia mencintai saudaranya (atau beliau bersabda: tetangganya) seperti mencintai diri sendiri. (HR Muslim)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Alhamdulillah, Masjid Pertama di Alaska Resmi Dibuka
ALASKA -- Alhamdulillah, sebuah masjid di Alaska resmi dibuka sekaligus menjadi bangunan masjid pertama disana. Seperti dilansir dari Onislam.com, Selasa (2/9), masjid ini...