REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Duta Universitas Indonesia untuk Reformasi Birokrasi, Dr Dewi Aryani, meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadikan hari ulang tahunnya yang ke-67 sebagai tonggak komitmen TNI untuk melakukan reformasi birokrasi yang sesungguhnya.
Dewi Aryani yang juga anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan mengemukakan hal itu kepada ANTARA di Semarang, Jumat (5/10), sehubungan dengan peringatan HUT Ke-67 TNI pada tanggal 5 Oktober 2012.
Ia memandang perlu aparatur negara--sipil, TNI, dan Polri--melakukan reformasi birokrasi. Dan, TNI sebagai aparatur negara penjaga pertahanan harus memiliki kelembagaan organisasi yang efisien tetapi efektif.
Para perwira TNI, lanjut dia, harus memiliki kapabilitas dinamis yang mampu melihat jauh ke depan (thinking ahead), dapat cepat belajar (thinking across), dan melakukan perubahan terus-menerus (thinking again).
Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX ini mengemukakan bahwa reformasi TNI harus juga meliputi perubahan budaya dan mental model seluruh prajurit yang selalu berorientasi kinerja, tidak bisa disuap (incorruptibility), bijaksana (prudent), serta mengutamakan negara dan bangsa.
Tentara Nasional Indonesia sebagai salah satu sumber rekrutmen elite pemimpin nasional, menurut dia, harus mengembangkan model organisasi pembelajar yang mampu menghasilkan pemimpin transformasional.
Ia menegaskan bahwa TNI harus mampu membenahi dan menguatkan kekuatan sumber daya personel yang tidak saja memiliki daya juang dan tempur yang tinggi, tetapi juga visi, konsep, dan kemampuan perubahan terhadap bangsa dan negara lebih baik.
