Kamis, 24 Jumadil Akhir 1435 / 24 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

'Sertifikasi Ulama Mirip Cara Orde Baru'

Selasa, 11 September 2012, 14:58 WIB
Komentar : 4
Majelis Ulama Indonesia (ilustrasi)
Majelis Ulama Indonesia (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wacana Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) mengenai sertifikasi pemuka agama Islam di Indonesia terus berkembang. Para ulama dari berbagai organisasi massa (ormas) seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) dengan tegas menentang usulan tersebut.

Penolakan juga disampaikan Muhammadiyah. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan usulan untuk melakukan sertifikasi seperti kembali ke zaman Orde Baru yang dipimpin Soeharto untuk mengontrol dan mengawasi para ulama.

"Dulu pernah dilakukan di era Soeharto ketika ulama harus memiliki surat ijin mubaligh. Tapi dengan sertifikasi ulama, siapa yang bisa mengontrol karena tidak ada definisi yang jelas," kata Abdul Mu'ti yang ditemui usai acara diskusi di Cikini, Jakarta, Selasa (11/9).

Abdul Mu'ti menambahkan usulan dari BNPT mengenai sertifikasi para ulama di Indonesia sangat lucu. Ia mempertanyakan mengapa  solusi yang ditawarkan BNPT masih berparadigma menggenaralisir dan tak melihat konteks seperti itu.

Menurut dia, definisi ulama ada dua kriteria yaitu menyangkut keilmuannya dan terkait reputasinya di masyarakat. Dalam penerapan sertifikasi yang diusulkan BNPT, akan menimbulkan persoalan dalam kriteria tersebut.

Pemahaman mengenai ulama juga masih belum jelas, apakah mereka yang sekedar dapat beretorika bisa disebut ulama sehingga harus ikut disertifikasi pula. Karena, imbuh Abdul M'uti, tidak semua orang yang mampu beretorika dan bisa berceramah dapat disebut sebagai ulama.

Reporter : Bilal Ramadhan
Redaktur : Ajeng Ritzki Pitakasari
Barang siapa yang mentaatiku berarti ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang mendurhakai perintahku, maka berarti ia telah mendurhakai Allah. Barang siapa yang mematuhi pemimpin berarti ia telah mematuhiku dan barang siapa yang mendurhakai pemimpin berarti ia telah mendurhakaiku(HR Muslim)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
MUI Harapkan PPP Islah
JAKARTA -- Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) alami perselisihan. Akan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta PPP untuk segera melakukan Islah. "Pada forum...