Ahad, 29 Juli 2012, 13:59 WIB

Komnas HAM: Diduga Ada Pelanggaran Kemanusian Muslim Rohingya

Rep: Asep Wijaya/ Red: Djibril Muhammad
AP Photo
Seorang wanita muslim Rohingya Myanmar berada dalam sebuah perahu bersama bayinya dalam pelariannya ke Bangladesh untuk menghindari kekerasan antara umat Buddha lokal dan Muslim Rohingya. Muslim Rohingya ini dicegat oleh otoritas perbatasan Bangladesh di T
Seorang wanita muslim Rohingya Myanmar berada dalam sebuah perahu bersama bayinya dalam pelariannya ke Bangladesh untuk menghindari kekerasan antara umat Buddha lokal dan Muslim Rohingya. Muslim Rohingya ini dicegat oleh otoritas perbatasan Bangladesh di T

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Nasional (Komnas) HAM menilai adanya dugaan pelanggaran kemanusian pada aksi kekerasan terhadap etnis Rohingnya di Arakan, Myanmar. Indikasi akan hal itu terlihat dari jatuhnya korban jiwa dan fenomena arus pengungsian secara masif dari warga yang telah mendiami Arakan sejak abad ke-6 tersebut.Ketua Komnas HAM RI, Ifdhal Kasim, melihat adanya pelanggaran kemanusian dan HAM di wilayah Arakan, Myanmar.

Kendati dirinya belum mengetahui akan keterlibatan secara aktif dari pihak pemerintah, namun tindakan yang dilakukan aparat militer sudah cukup menunjukkan ada upaya pembiaran dari pemerintah Myanmar atas aksi kekerasan yang mendera etnis Rohingnya. "Ini jelas tanggung jawab negara," ungkap Ifdhal kepada Republika, Ahad (29/7).

Meskipun hal itu merupakan tanggung jawab negara Myanmar, Ifdhal menegaskan, negara-negara ASEAN bukan berarti tinggal diam atas kekerasan di Arakan. Sebagai organisasi regional yang bekerja dengan mekanisme tertentu, Ifdhal mengatakan, ASEAN harus mengambil peran penyelesaian aksi kekerasan tersebut.

Upaya itu, menurut Ifdhal, dapat ditempuh melalui inisiasi dari Indonesia selaku Ketua ASEAN 2012 untuk mengambil langkah politis guna menyelesaikan tindak pelanggaran kemanusiaan di Myanmar.

Langkah konkret yang bisa dilakukan, tutur dia, misalnya melakukan mediasi antara perwakilan Rohingnya dengan pemerintah Myanmar untuk mencegah tindak kekerasan kembali terjadi lagi di sana.

"Mediasi itu juga harus membahas jaminan kemudahan akses bantuan dari negara lain bagi warga Rohingnya," ucap Ifdhal.