Minggu, 20 Jumadil Akhir 1435 / 20 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

RUU Perguruan Tinggi Resmi disahkan

Jumat, 13 Juli 2012, 12:49 WIB
Komentar : 1
Antara
Sidang Paripurna DPR (ilustrasi)
Sidang Paripurna DPR (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perguruan Tinggi (PT) menjadi UU pada sidang paripurna, Jumat (13/7). Keputusan ini disetujui oleh semua fraksi Partai Politik.

"Semua Fraksi setuju untuk mengesahkan RUU PT pada sidang paripurna hari ini," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR, Syamsul Bachri S, dalam sidang paripurna di gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/7). RUU PT ini kata Syamsul mengamanatkan pemerintah untuk terus menumbuhkan pendidikan nasional guna kemajuan peradaban dan beragama.

Sementara, Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto menekankan UU ini menjamin agar masyarakat dapat melaksanakan PT baik bagi masyarakat yang mampu atau tidak. Dalam UU, masyarakat yang tidak mampu tapi berprestasi atau juga yang tidak berprestasi diberikan pinjaman untuk sekolah ke PT. "Nantinya akan dibayar saat mereka sudah bekerja," katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diharuskan untuk mencari dan menjaring masyarakat dari daerah tertinggal atau yang tidak mampu untuk diterima kuliah. Hal itu dengan kuota sebesar 20 persen dari seluruh mahasiswa baru dan tersebar pada seluruh jurusan.

"Kami mengharuskan PTN untuk menerima masyarakat miskin dengan kuota 20 persen dari seluruh mahasiswa," ungkapnya di sidang paripurna.

Selain itu, juga terdapat sejumlah butir penting dalan RUU PT ini. M Nuh menjelaskan, di dalamnya ada peningkatan wajib belajar menjadi 12 tahun dengan semangat untuk melakukan afirmatif pada kelompok masyarakat yang tidak mampu.

Selain itu, juga ditetapkan 30 persen dari biaya operasional PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk pendaanan riset bagi mahasiswa. Tak hanya itu, aturan ini juga menetapkan bidang studi Agama Islam, Pancasila, Kewarganegaraan serta bahasa indonesia sabagai mata kuliah wajib bagi S1 dan Diploma.

Reporter : Aghia Khumaesi
Redaktur : Dewi Mardiani
Demi Allah, kami tidak akan mengangkat seorang pun yang meminta sebagai pemimpin atas tugas ini dan tidak juga seorang yang berambisi memperolehnya.(HR Muslim )
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Konsep SPBU ini Jadi Tren di AS
WASHINGTON -- Bayangkan, mengisi bensin sekaligus menikmati hidangan lezat yang dimasak langsung? Konsep yang sedang tren di Amerika ini memungkinkan warga memaksimalkan waktu...