Kamis, 24 Jumadil Akhir 1435 / 24 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

'Jangan Samakan KPK Indonesia dengan Hongkong'

Jumat, 06 Juli 2012, 21:53 WIB
Komentar : 8
Republika/ Tahta Aidilla
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Yani mengungkapkan kalau Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia tidak bisa disamakan dengan lembaga serupa di Hongkong karena berbeda struktur. 

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia beda dengan KPK Hongkong, karena KPK kita bisa supervisi dengan kepolisian dan kejaksaan. Pola pikir itu yang belum sama," katanya di Yogyakarta, Jumat (6/7).

Menurut dia usai penjaringan aspirasi Rancangan Undang-undang (RUU) Profesi Insinyur, KPK sebenarnya tidak memerlukan organisasi besar, tetapi bagaimana mampu mengorganisasi sistem kepolisian dan kejaksaan untuk menjadi lebih baik.

"Kami bukan meragukan, tetapi menuntut kerja KPK lebih baik. Buktinya kasus Century dan Hambalang belum selesai," kata politikus dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI itu.

Ia mengatakan pihaknya mengetahui jika gedung KPK yang ada saat ini memang tidak layak karena sudah kelebihan kapasitas. Namun, bukan berarti harus membangun gedung baru untuk KPK karena masih banyak gedung aset negara yang bisa dimanfaatkan.

"Kami dari awal bilang KPK butuh gedung baru, tetapi bukan harus membangun. Kami juga minta catatan agar KPK segera menunjukkan kinerjanya, seperti kasus Century dan Hambalang yang sampai sekarang belum ditingkatkan ke penyidikan," katanya.

Ditanya tentang saweran pembangunan gedung KPK, ia mengatakan pengumpulan koin pembangunan gedung yang dilakukan masyarakat merupakan tindakan tidak benar. KPK sebagai lembaga negara tidak pantas menggalang opini masyarakat.

"KPK seharusnya tidak melaksanakan hal itu. KPK adalah lembaga negara yang tidak boleh ada kegiatan yang dibiayai langsung oleh swasta atau masyarakat," katanya.

Menurut dia, pengumpulan koin itu rawan penyelewengan karena masing-masing pihak tidak mengetahui bagaimana mengontrol dana yang terkumpul.

Redaktur : Yudha Manggala P Putra
Sumber : Antara
Malu adalah bagian dari iman.(HR. Muslim)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar
  buyafirdausi Selasa, 10 Juli 2012, 00:55
akan lebih bijak bila orang dari dewan perwakilan rakyat mendahulukan keprihatinan dirinya ketimbang ikut-ikutan menilai orang/institusi lain.Dikarenakan dalam agama sangat tercela bila mengerti temannya atau shahabatnya melakukan kedzoliman sedang dia tidak usaha memperbaikinya.
  yudho Senin, 9 Juli 2012, 17:01
takut ketahuan yaaa?
  adi Senin, 9 Juli 2012, 15:54
DPR sudah tidak mendapat tempat di hati rakyat....kami tau anda semua adalah pemain sandiwara....
  Syech PJ. Senin, 9 Juli 2012, 15:07
DPR nya juga tidak sama ya kan ?
  eko Senin, 9 Juli 2012, 12:58
pegawai negara ( dpr juga) kita juga lain dg hongkong, yg sebagian besar bermental korupsi. jadi perlu kpk yg lebih kuat ketimbang hongkong.

  VIDEO TERBARU
MUI Harapkan PPP Islah
JAKARTA -- Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) alami perselisihan. Akan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta PPP untuk segera melakukan Islah. "Pada forum...