Kamis, 27 Ramadhan 1435 / 24 Juli 2014
find us on : 
  Login |  Register

Ruhut: Anas Bisa Jadi Tersangka

Rabu, 04 Juli 2012, 12:21 WIB
Komentar : 6
Antara/Andika Wahyu
Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul.
Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Demokrat Bidang Informasi dan Komunikasi, Ruhut Sitompul meyakini Anas Urbaningrum bisa jadi tersangka. Hal ini terkait pemanggilan kedua Anas oleh KPK, Rabu (4/7), atas kasus Hambalang.

"Seseorang bila diperiksa lama kemungkinan untuk naik kelas (jadi saksi) itu ada," kata Ruhut.

Sekali lagi Ruhut meminta Anas untuk mundur dari kursi Ketua Umum Demokrat. Sebab bila harus menunggu kejelasan hukum, dia khawatir popularitas Partai Demokrat akan semakin terpuruk.

Sebelumnya Anas sudah dipanggil KPK untuk memberikan keterangan terkait kasus Hambalang Rabu (27/6) pekan lalu. Anas diperiksa selama 7 jam dan mengaku dicecar soal penerbitaan sertifikat tanah hambalang. Kasus dugaan korupsi di proyek Hambalang bermula dari pernyataan Muhammad Nazaruddin.

Reporter : M Akbar Widjaya
Redaktur : Hafidz Muftisany
Para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasanya ketika saling berjumpa di hari Ied mereka mengucapkan: Taqabbalallahu Minna Wa Minka (Semoga Allah menerima amal ibadah saya dan amal ibadah Anda)(HR Imam Ahmad dalam Al Mughni (3/294))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Buka Puasa Bersama Obama Diwarnai Seruan Boikot
WASHINGTON -- Acara buka puasa tahunan di Gedung Putih diwarnai seruan boikot, sebagai bentuk protes kebijakan pemerintahan Obama terhadap konflik di Gaza. Selengkapnya...