REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah akhirnya bersikap. Setelah berbulan-bulan menunggu kepastian dari Belanda, Indonesia memutuskan membatalkan kesepakatan pembelian 100 unit tank Leopard, pada Selasa (3/7). Penantian selama itu hanya untuk mendapat persetujuan dari Parlemen Belanda.
Pemerintah Belanda berencana menjual tank-tanknya untuk membangun pesawat tanpa awak. Namun mayoritas partai di parlemen menentang kesepakatan itu karena menanggap Indonesia memiliki jejak rekam buruk dalam hak asasi manusia. Salah satu isu yang kencang disorot ialah penanganan HAM di Papua.
"Kami sangat kecewa karena kami serius ingin membeli tank dari Belanda," ujar staf Kementrian Pertahanan, Hartind Asrin.
"Pemerintah Belanda setuju dengan kesepakatan itu, namun parlemen Belanda terus membuat kami menunggu. Tidak ada persetujuan setelah delapan hingga sembilan bulan menunggu, jadi pekan lalu kami batalkan," ujarnya.
Sebagai ganti, Indonesia kini membidik tank Leopard desain dari Jerman. Bahkan menurut Asrin, 14 unit tank Jerman diharapkan telah tiba di Indonesia pada akhir tahun.
Hubungan
Pengamat dari Clingendael international institute, Kees Homan, mengatakan ia cukup yakin hubungan antara Belanda dan mantan koloninya rusak akibat keengganan parlemen untuk menyetujui kesepakatan dagang tersebut. "Indonesia akan menghormati keputusan parlemen yang menghentikan perdagangan tersebut," ujarnya.
Namun, Menteri Luar Negeri Uri Rosenthal, dikutip oleh Volkskrant mengatakan hubungan antara dua negara telah tergores dan ia menyatakan akan melakukan upaya yang memungkinkan untuk memperbaiki kembali.
Sementara, partai berkuasa, sayap kanan Liberal menuduh Partai Buruh menerapkan standar ganda terhadap perjanjian tersebut. Anggota parlemen dari partai liberal, VVD, Han ten Broeke, kepada Radio 1 menyatakan partai Buruh pada empat dan enam tahun lalu juga bersama pemerintah ikut menyetujui penjualan kapal frigates ke Indonesia.
