Jumat, 24 Zulqaidah 1435 / 19 September 2014
find us on : 
  Login |  Register

PBNU: Korupsi Alquran, Memalukan!

Selasa, 03 Juli 2012, 13:56 WIB
Komentar : 7
Agung Fatma Putra/Republika
Said Aqil Siradj
Said Aqil Siradj

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyesalkan terjadinya dugaan korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama.

Kementerian yang dipimpin Suryadharma Ali itu didesak melakukan reformasi birokrasi secepatnya.
 
"Sebenarnya bukan hanya Kemenag, tapi di semua lembaga Pemerintah reformasi birokrasi harus segera dilakukan. Tapi karena ini institusi formal yang mengurusi agama, di Kemenag harus disegerakan," ungkap Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Selasa (3/7).
 
Kang Said, demikian Kiai Said disapa dalam kesehariannya, menambahkan urusan agama tidak hanya menjadi domain Kemenag, namun seluruh umat Islam harus bisa menjalankan dakwah. Kemenag sebagai lembaga formal harus bisa memberikan contoh yang baik.
 
"Secara konstitusi urusan agama itu menjadi tanggung jawab Kemenag. Kalau di dalamnya terjadi korupsi, apalagi dalam pengadaan Alquran, kami jelas sangat menyesalkan," tegas Kang Said.
 
Lebih jauh mengenai dugaan korupsi dalam pengadaan Alquran di Kemeng, Kiai Said menyebutnya sebagai hal yang sangat memalukan.

"Jangankan kok korupsi, mengambil untung saja sebenarnya tidak etis. (Pelakunya) jelas sama sekali tak ada rasa takdzim terhadap Alquran yang suci," tegasnya. 
 
PBNU juga mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini mengusut dugaan korupsi tersebut bisa menuntaskannya. Proses hukum selanjutnya juga diminta dikawal oleh seluruh lapisan masyarakat, agar pelakunya bisa mendapatkan hukuman setimpal.
 
"Korupsi adalah kejahatan yang tidak bisa ditolerir. Pelakunya harus dihukum seberat-beratnya," tuntas Kang Said.

Reporter : Indah Wulandari
Redaktur : Hafidz Muftisany
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?((QS Ar Rahman))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Gadai SK, Jadi Cerminan Masalah RUU Pilkada?
 MAKASSAR -- Belakangan ini banyak anggota DPRD terpilih yang menggadaikan SK. Terkaiy hal tersebut pakar komunikasi politik Effendi Gazali menilai itu sebuah hal...