REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh menyayangkan Kementerian Luar Negeri yang tidak mempunyai data warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri.
Hal itu disampaikan Poempida saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Selasa (19/6).
Poempida menanyakan, dengan kondisi seperti itu, bagaimana mungkin bisa memberikan perlindungan kepada TKI apalagi WNI. ‘’Kalau tidak ada data TKI apalagi WNI, bagaimana mau memberikan perlindungan?’’ ujar politisi Partai Golkar ini.
Menurutnya pemerintah dalam hal ini Kemenlu harus segera bersinergi dengan pihak terkait untuk melakukan pendataan keberadaan WNI maupun TKI yang ada di luar negeri. ‘’Dengan adanya validasi data maka tujuan pemerintah melindungi keberadaan WNI di luar negeri akan terwujud,’’ katanya.
Poempida juga menyoroti mekanisme asuransi untuk perlindungan bagi TKI yang selama ini tidak pernah memberikan perlindungan riil bagi para TKI. Menurut Poempida, Kemenakertrans tidak akan pernah dapat memberikan hakekat perlindungan yang riil bagi para TKI.
‘’Saya merekomendasikan Kemenakertrans untuk membubarkan dan mencari suatu sistem perlindungan yang lebih mumpuni bagi para TKI,’’ tegasnya.
Menurutnya, ada banyak laporan bahwa selama ini masih ada pelbagai pungutan asuransi illegal di luar konsorsium asuransi yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, adanya keengganan konsorsium asuransi untuk melakukan kegiatan investasi untuk membangun shelter di luar negeri.
Karenanya, dia berpendapat, ada kecenderungan konsorsium asuransi untuk ‘bermain’ karena terkadang pengajuan klaim asuransi sering dipersulit berkaitan dengan klaim asuransi.
