Sunday, 1 Safar 1436 / 23 November 2014
find us on : 
  Login |  Register

Kuota Pupuk Subsidi, Pusat yang Tentukan

Thursday, 24 May 2012, 21:02 WIB
Komentar : 0
Pupuk bersubsidi
Pupuk bersubsidi

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG  - Kuota pupuk bersubsidi bukan ditentukan oleh pabrik melainkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan operator dan pabrikan seperti PT Pupuk Sriwidjaya (PUSRI) Palembang hanya menyalurkannya saja.

"Pusri pada dasarnya hanya operator untuk menyalurkan pupuk bersubsidi, sedangkan yang menentukan kuota, pemerintah pusat," kata Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaya Palembang, M Zain Ismed, kepada pers, di Palembang, Kamis (24/5). Menurut dia, dalam penentuan kuota pupuk ini berdasarkan permintaan dari daerah.

Misalnya, kuota pupuk subsidi Sumsel sesuai dengan permintaan kabupaten dan kota ke provinsi kemudian provinsi mengajukannya ke pemerintah pusat. "Kami hanya menyalurkan saja, sedangkan kebutuhan yang mengetahuinya daerah," katanya.

Ia memaparkan, penentuan kuota ini juga didasarkan kebutuhan pupuk dari kelompok tani yang diajukan ke pemerintah kabupaten atau kota. Sehingga bila ada kekurangan, karena perhitungan kebutuhan yang tidak tepat. Karena itu Zain menyarankan pemerintah daerah agar lebih cermat menghitung kebutuhan pupuk subsidi, sebelum diusulkan.

Redaktur : Ajeng Ritzki Pitakasari
Sumber : Antara
Tahukah engkau apa yang menghancurkan Islam?” Ia (Ziyad) berkata, aku menjawab, “Tidak tahu.” Umar bin Khattab RA berkata, “Yang menghancurkan Islam adalah penyimpangan orang berilmu, bantahan orang munafik terhadap Alquran, dan hukum (keputusan) para pemimpin yang menyesatkan.”(Riwayat Ad-Darimi, dan berkata Syaikh Husain Asad: isnadnya shahih))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Menanti Janji Jokowi Soal Perdamaian Palestina
 JAKARTA -- Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengatakan umat muslim di Indonesia bisa ikut mendesak pemerintah agar lebih...