Tuesday, 1 Rabiul Awwal 1436 / 23 December 2014
find us on : 
  Login |  Register

Kuota Pupuk Subsidi, Pusat yang Tentukan

Thursday, 24 May 2012, 21:02 WIB
Komentar : 0
Pupuk bersubsidi
Pupuk bersubsidi

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG  - Kuota pupuk bersubsidi bukan ditentukan oleh pabrik melainkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan operator dan pabrikan seperti PT Pupuk Sriwidjaya (PUSRI) Palembang hanya menyalurkannya saja.

"Pusri pada dasarnya hanya operator untuk menyalurkan pupuk bersubsidi, sedangkan yang menentukan kuota, pemerintah pusat," kata Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaya Palembang, M Zain Ismed, kepada pers, di Palembang, Kamis (24/5). Menurut dia, dalam penentuan kuota pupuk ini berdasarkan permintaan dari daerah.

Misalnya, kuota pupuk subsidi Sumsel sesuai dengan permintaan kabupaten dan kota ke provinsi kemudian provinsi mengajukannya ke pemerintah pusat. "Kami hanya menyalurkan saja, sedangkan kebutuhan yang mengetahuinya daerah," katanya.

Ia memaparkan, penentuan kuota ini juga didasarkan kebutuhan pupuk dari kelompok tani yang diajukan ke pemerintah kabupaten atau kota. Sehingga bila ada kekurangan, karena perhitungan kebutuhan yang tidak tepat. Karena itu Zain menyarankan pemerintah daerah agar lebih cermat menghitung kebutuhan pupuk subsidi, sebelum diusulkan.

Redaktur : Ajeng Ritzki Pitakasari
Sumber : Antara
Siapa saja yang telah kami angkat untuk mengerjakan suatu pekerjaan/jabatan kemudian kami telah memberikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya yang sah adalah ghulul (korupsi)((HR. Bukhari))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Ini Alasan Menteri Agama Terkait Lahirnya RUU PUB
JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan lima hal yang menjadi bagian dari lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama (PUB). Pertama,...