Rabu, 23 Jumadil Akhir 1435 / 23 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

Uji 60 Ribu CPNS, Kemenpan Gandeng 10 PTN

Minggu, 20 Mei 2012, 18:39 WIB
Komentar : 0
Tes CPNS, ilustrasi
Tes CPNS, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara akan bekerjasama dengan sepuluh Perguruan Tinggi Negeri dalam proses rekrutmen 60.000 Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan dilakukan bertahap. Wakil Menpan, Eko Prasodjo, mengungkapkan ujian akan dilakukan mirip dengan tes Perguruan Tinggi.
 
"Proses rekrutmen kita kerjasama dengan 10 PTN. Kita ingin melakukan testing seperti calon mahasiswa yang ikut SNMPTN,"ungkap Eko saat dihubungi Republika, Ahad (20/5). Eko menjelaskan ujian akan dilaksanakan di daerah, kementerian dan lembaga yang memang sudah mendapat persetujuan Kemenpan untuk formasi CPNS.
 
Hingga kinii, tutur Eko, kuota yang disetujui baru 8000 orang dari 60.000 CPNS untuk tahun ini. Menurut dia, tidak semua permohonan pemda, kementerian dan lembaga terkait penambahan CPNS disetujui kemenpan.

"Kami baru mendapatkan 14 Pemda yang mengajukan dan baru 4 yang dianggap layak,"ungkapnya. Sementara, kementerian dan lembaga yang sudah mendapatkan persetujuan baru tiga. Menurut dia , banyak instansi yang tidak lolos karena tidak memenuhi kriteria analisis kebutuhan dan sumber daya manusia.
 
Eko menegaskan rekrutmen terhadap 60.000 CPNS yang dilaksanakan bertahap bukan berarti melanggar moratorium. Pasalnya, tutur Eko, moratorium berlaku secara terbatas.

Reporter : A Syalaby Ichsan
Redaktur : Ajeng Ritzki Pitakasari
Tahukah engkau apa yang menghancurkan Islam?” Ia (Ziyad) berkata, aku menjawab, “Tidak tahu.” Umar bin Khattab RA berkata, “Yang menghancurkan Islam adalah penyimpangan orang berilmu, bantahan orang munafik terhadap Alquran, dan hukum (keputusan) para pemimpin yang menyesatkan.”(Riwayat Ad-Darimi, dan berkata Syaikh Husain Asad: isnadnya shahih))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar
  herman Rabu, 30 Mei 2012, 21:45
loh malah untung loh ada penerimaan pns. yang jelas yg datang ke pasar jga nambah...
pasti belanja lah mereka dipsar, kan tmbah untung pedagang.
trus yg bersaing dengan anda melamar di swasta jadi berkurang.
  atta Minggu, 20 Mei 2012, 20:58
katanya kelebihan PNS kok masih menerima terusssss, gimana pak menteri. mbok ya diperhatikan nasip pedagang, petani, nelayan dan karyawan swasta. apakah kita punya hak pilih di negara ini ?