Friday, 11 Sya'ban 1436 / 29 May 2015
find us on : 
  Login |  Register

Menkopolhukam: Pengerahan TNI tak Perlu Izin DPR

Monday, 26 March 2012, 18:58 WIB
Komentar : 1
Antara/Siswowidodo
Menkopolhukam Djoko Suyanto.
Menkopolhukam Djoko Suyanto.

REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menkopolkam, Djoko Suyanto menegaskan pengerahan TNI tak harus izin ke DPR. Perizinan hanya diajukan jika negara akan berperang. “Ada yang namanya operasi militer selain perang,” katanya, Senin (26/3).

Bentuk operasi militer yang dimaksud misalnya bencana alam, anti terror, dan membantu dalam menjaga keamanan negara. “Itu ada di UUD, UU, dan PP,” katanya. Artinya, TNI bisa dipakai untuk membantu aparat lain menjaga keamanan negara, termasuk untuk membantu aksi demonstrasi yang akan dilakukan besok.

Tetapi, ia menekankan TNI belum diturunkan dan belum digunakan. Kalaupun ada, sifatnya hanya untuk memantau dan bersiap jangan sampai terjadi tindakan anarkis seperti blockade jalan tol beberapa waktu lalu. Waktu itu, lanjutnya, dia mendapatkan banyak protes karena TNI tidak dikerahkan untuk menghalau aksi blokade jalan tol oleh buruh.

Maka, Djoko menilai TNI tetap diperlukan tetapi sifatnya hanya memantau dan berjaga. Jangan sampai TNI berada jauh dari lokasi yang dibutuhkan ketika terjadi aksi anarkis masyarakat.

Tetapi, ia tetap menekankan TNI sampai saat ini belum terlibat. “TNI belum terlibat, penanganan demo masih ditangani oleh Polri, TNI hanya dikerahkan bila dalam krisis dan bila dibutuhkan,” katanya.

Reporter : Esthi Maharani
Redaktur : Ajeng Ritzki Pitakasari
Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami berobat?" Beliau menjawab, "Ya, wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Allah meletakkan penyakit dan diletakkan pula penyembuhannya, kecuali satu penyakit yaitu penyakit ketuaan (pikun)".((HR. Ashabussunnah))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
MPR Titipkan Empat Pilar Kebangsaan Kepada Ulama
JAKARTA -- Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Mahyudin coba menitipkan empat pilar kebangsaan kepada para ulama. Hal tersebut Ia lakukan dalam...