Kamis, 24 Jumadil Akhir 1435 / 24 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

Menkopolhukam: Pengerahan TNI tak Perlu Izin DPR

Senin, 26 Maret 2012, 18:58 WIB
Komentar : 1
Antara/Siswowidodo
Menkopolhukam Djoko Suyanto.
Menkopolhukam Djoko Suyanto.

REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menkopolkam, Djoko Suyanto menegaskan pengerahan TNI tak harus izin ke DPR. Perizinan hanya diajukan jika negara akan berperang. “Ada yang namanya operasi militer selain perang,” katanya, Senin (26/3).

Bentuk operasi militer yang dimaksud misalnya bencana alam, anti terror, dan membantu dalam menjaga keamanan negara. “Itu ada di UUD, UU, dan PP,” katanya. Artinya, TNI bisa dipakai untuk membantu aparat lain menjaga keamanan negara, termasuk untuk membantu aksi demonstrasi yang akan dilakukan besok.

Tetapi, ia menekankan TNI belum diturunkan dan belum digunakan. Kalaupun ada, sifatnya hanya untuk memantau dan bersiap jangan sampai terjadi tindakan anarkis seperti blockade jalan tol beberapa waktu lalu. Waktu itu, lanjutnya, dia mendapatkan banyak protes karena TNI tidak dikerahkan untuk menghalau aksi blokade jalan tol oleh buruh.

Maka, Djoko menilai TNI tetap diperlukan tetapi sifatnya hanya memantau dan berjaga. Jangan sampai TNI berada jauh dari lokasi yang dibutuhkan ketika terjadi aksi anarkis masyarakat.

Tetapi, ia tetap menekankan TNI sampai saat ini belum terlibat. “TNI belum terlibat, penanganan demo masih ditangani oleh Polri, TNI hanya dikerahkan bila dalam krisis dan bila dibutuhkan,” katanya.

Reporter : Esthi Maharani
Redaktur : Ajeng Ritzki Pitakasari
Barangsiapa mengobati sedang dia tidak dikenal sebagai ahli pengobatan maka dia bertanggung jawab((HR. Ibnu Majah))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar
  komar Selasa, 27 Maret 2012, 14:03
Klo TNI ikut terlibat langsung dalam mengamankan para pengunjuk rasa, siapa yg akan bertanggung jawab.......

  VIDEO TERBARU
MUI Harapkan PPP Islah
JAKARTA -- Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) alami perselisihan. Akan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta PPP untuk segera melakukan Islah. "Pada forum...