Rabu, 23 Jumadil Akhir 1435 / 23 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

Gara-gara Menkes, Ribuan Tukang Gigi Bakal Nganggur

Jumat, 16 Maret 2012, 19:12 WIB
Komentar : 0
kaskus
Tukang gigi (ilustrasi)
Tukang gigi (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Mereka yang selama ini bekerja sebagai pembuat gigi palsu sudah tidak dapat lagi menjalankan profesinya sekarang. Pasalnya, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011, para tukang gigi ini tidak diizinkan lagi melakukan aktivitasnya.

Peraturan ini mencabut dan menyatakan Permenkes Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi beserta petunjuk pelaksanaannya, tidak berlaku lagi. Peraturan lama ini memberi dua kewengan kepada tukang gigi. Yaitu, membuat sebagian atau seluruh gigi tiruan lepasan dari bahan akrilik dan; memasangkannya ke pasien.

Tukang gigi yang telah melaksanakan pekerjaannya berdasarkan Permenkes Nomor 339/Menkes/Per/V/1989, masih dapat menjalankan usahanya sampai peraturan baru tersebut diberlakukan. Pilihan lainnya, mereka masih diperbolehkan menyandang profesi sebagai tukang gigi hingga masa berlaku izin yang bersangkutan habis.  Setelah itu, mereka tidak dapat lagi memperpanjang izinnya.

“Itu artinya, akan ada puluhan ribu masyarakat yang beralih menjadi pengangguran,” tutur Ketua Perkumpulan Tukang Gigi Indonesia (PTGI) Jawa Barat, Mohammad Jufri, Jumat (16/3).

Menurut Jufri, peraturan yang baru ini tidak berpihak kepada rakyat. Sekitar 75 ribu tukang gigi yang ada di seluruh Indonesia terancam kehilangan mata pencaharian. Sebanyak 3 ribu orang di antaranya berada di Bandung Raya. Sebagian dari mereka telah menekuni profesi tersebut selama puluhan tahun. Padahal, kata dia, tukang gigi telah menjadi pilihan bagi masyarakat banyak, terutama mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah.

Jufri pun menduga, ada kepentingan pihak tertentu di balik lahirnya peraturan ini. "Saya rasa, motifnya berasal dari desakan para tenaga kesehatan yang telah mengantongi ijazah pendidikan formal," ujar dia.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Alma Lucyati membantah, terbitnya Permenkes RI Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 bukan karena faktor persaingan bisnis. "Melainkan untuk melindungi masyarakat," ucap Alma.

Alma menerangkan, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan, tenaga yang bekerja di bidang layanan kesehatan minimalnya harus memiliki ijazah diploma tiga (D3). Kualifikasi ini, lanjut dia, untuk menjamin pelayanan kesehatan agar benar-benar ditangani oleh orang yang memiliki kompetensi di bidangnya.

“Jangankan itu, dokter gigi biasa saja tidak memiliki kewengan membuatkan kawat gigi cekat bagi pasiennya. Harus ditangani oleh ahlinya, yaitu dokter gigi spesialis ortodonti (orthodontist).” terang Alma.

Reporter : Ahmad Islamy Jamil
Redaktur : Hafidz Muftisany
Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami berobat?" Beliau menjawab, "Ya, wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Allah meletakkan penyakit dan diletakkan pula penyembuhannya, kecuali satu penyakit yaitu penyakit ketuaan (pikun)".((HR. Ashabussunnah))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar
  rama Jumat, 13 April 2012, 00:19
klo praktek tukang gg d ttup angka pengangguran d indonesia brtmbah .bkan brkrang..
  ari Minggu, 1 April 2012, 12:25
lebih kasihan lagi dokter gigi yang harus menanggung akibat kreativitas para tukang gigi....rejeki halal bisa jadi rejeki haram loh para tukang...wong di puskesmas pelayanan gigi juga terjamin kok malah cari resiko sendiri para rakyat ini
  denkur Kamis, 22 Maret 2012, 15:02
Hebat ya menkes, dengan sekali kibas ribuan orang nganggur
  Haryanto Minggu, 18 Maret 2012, 07:19
Sepakat bang andi. Mestinya dinas kesehatan mengerti dan bisa membedakan kata TUKANG. Krn temannya banyak. Ada tukang sol sepatu, tukang kayu, tukang bengkel. Yg itu juga seprofesi dan kerjanya terbatas. Percuma sekolah tinggi2 tanpa mengerti bahasa dn tekhnis pekerjaannya
  andi Jumat, 16 Maret 2012, 19:30
yach orang2 pemerintah pinter tapi jarang memikirkan rakyat terutama menengah kebawah. klo emang mau ditertibkan jgn langsung di stop gitu aj kasian kan mereka yg sdh bergantung dgn usaha itu, jgn keluarkan izin baru aj nanti jga hilang dgn seiring waktu.tanpa menganggurkan ribuan rakyat (-_-;