Thursday, 5 Safar 1436 / 27 November 2014
find us on : 
  Login |  Register

SKB Lima Menteri Dipersoalkan Guru PNS

Tuesday, 13 March 2012, 19:29 WIB
Komentar : 2
Antara/Ari Bowo Sucipto
Seorang guru sedang mengajar di kelas. (ilustrasi)
Seorang guru sedang mengajar di kelas. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Implementasi Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Lima Menteri tentang Penataan dan Pendistribusian/Pemerataan Guru PNS dinilai kontradiktif dengan upaya peningkatan mutu pendidikan. Karena, SKB ini justru menimbulkan kekacauan dan ketidakharmonisan di antara para pengajar.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, menjelaskan akibat SKB ini tak sedikit guru yang terancam kehilangan pekerjaan. Bahkan mereka juga terancam dicabut tunjangan sertifikasinya.

Menurut Retno, SKB Lima Menteri menimbulkan banyak permasalahan, baik bagi para pengajar maupun bagi para peserta didik. "Sehingga dikhawatirkan bisa mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan di negeri ini," ungkapnya.

Seorang guru, jelas Retno, harus mengajar (tatap muka) minimal 24 jam dan maksimal 40 jam. Ini bisa terjadi akibat rumus yang ditetapkan dalam lampiran SKB Lima Menteri yang memperhitungkan pembulatan ke bawah. Ia mencontohkan dua jam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dikalikan 18 kelas, sama dengan 36 jam. Jumlah ini dibagi 24 jam yang hasilnya 1,5. Karena dibulatkan ke bawah, maka menjadi 1.

Implementasi seperti ini, jelasnya, berdampak pada 'pertikaian' horizontal di lapangan akibat perebutan jam mengajar. Selain itu pembulatan ke bawah mengakibatkan banyak guru PNS yang tidak memperoleh 24 jam di tempatnya bertugas. Yang terjadi, para guru semakin tertekan dan menganggap guru lainnya sebagai ancaman. Para guru yang kekurangan jam tentunya tidak bisa menerima hal ini.

Reporter : S Bowo Pribadi
Redaktur : Dewi Mardiani
Barangsiapa tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan dusta maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya ((HR Bukhari))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Pembangunan Tekan Populasi Satwa Liar
JAKARTA -- Senior Advisor World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, Prof Ir H Hadi S. Alikodra menuturkan pertumbuhan dan pembangunan yang pesat banyak memberikan...