Sultan: Kenaikan BBM adalah Kebutuhan Riil
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak merupakan kebutuhan riil, karena beban subsidi negara yang cukup besar. Hal itu dikatakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
"Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) itu kemungkinan juga didasarkan atas perkiraan melambungnya harga minyak dunia," katanya di Yogyakarta, Jumat (24/2).
Menurut Sultan, kenaikan harga BBM itu jelas akan memicu berbagai dampak ekonomi dengan naiknya harga barang. Namun, biasanya jika harga BBM naik, akan ada alokasi anggaran untuk warga miskin.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Andung Prihadi Santoso mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY mulai siaga terhadap rencana kenaikan harga BBM khususnya premium yang berpotensi menembus Rp6.500 per liter.
"Hal itu perlu dilakukan karena kenaikan harga BBM jelas akan memicu tingginya inflasi dan sejumlah dampak buruk lainnya, seperti kelangkaan sejumlah komoditas dan rawan permainan spekulan," katanya.
Menurut dia, Pemprov DIY waspada pada saat sebulan sebelum pelaksanaan maupun sesudah kenaikan harga BBM. Dalam jangka waktu tersebut diperkirakan akan terjadi kenaikan inflasi karena daya beli berkurang.
"Dari sisi ekonomi dikhawatirkan pasokan atau kelangkaan barang terganggu. Kami berharap hal itu tidak mengganggu kekuatan daya beli masyarakat dan kelangkaan barang serta permainan spekulasi dan faktor keamanan karena akan ada unjuk rasa," katanya.
Ia mengatakan saat ini yang penting dilakukan adalah menekan inflasi agar tidak melambung tinggi. Hal itu perlu dilakukan karena sedikit saja kenaikan inflasi berarti mengurangi pertumbuhan ekonomi DIY.
Pertumbuhan ekonomi DIY, menurut dia, diperkirakan akan berkurang sebesar 5,16 persen, yang saat ini berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pada Januari 2012 inflasi mencapai 0,25 persen, Februari 2012 diperkirakan turun menjadi 0,23 persen. Jika inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi DIY akan berkurang, padahal saat ini pertumbuhannya rendah," kata Andung.
