YLKI: Pemerintah Lebih Berpihak Pada Kendaraan Pribadi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai tak berpihak pada pengelolaan angkutan umum dan lebih berpihak pada kendaraan pribadi. Menurut Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, ada sejumlah bukti yang menunjukkan perhatian pemerintah lebih ditujukan pada kendaraan pribadia.

"Banyak pembangunan jalan tol antarkota. Ini akan mengikis eksistensi transportasi umum dan transportasi kereta api. Ini hanya menyamankan kendaraan pribadi," katanya, Kamis (16/2). Akibatnya, kata dia, masyarakat lebih memilih  mempunyai kendaraan pribadi.

Hal ini, kata dia, juga dibuktikan dari minat masyarakat terhadap angkutan umum di Jakarta yang terus menurun. Sejak 2005, tingkat minat masyarakat menggunakan angkutan umum berkisar 38 persen. Tahun ini menurun drastis hingga 11,5 persen.

Tulus mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang mematikan angkutan umum. Pertama, subsidi BBM yang masih tinggi. Rinciannya 89 persen untuk kendaraan pribadi, angkutan umum manusia (empat persen), dan angkutan umum barang (tujuh persen). Kedua, sepeda motor yang mulai mewabah. Negara tak menekan pertumbuhan sepeda motor di Indonesia. Ketiga, pungutan liar (pungli) yang menurut prediksi organda mencapai Rp 25 triliun.