REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kebijakan pemerintah tentang pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dianggap belum sepenuhnya siap, terus menuai kritik dari berbagai pihak. Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar), Tamsil Linrung mengatakan jangan sampai DPR dijadikan 'bumper' pemerintah dari kebijakan BBM yang tidak siap ini.
"Kami tidak mau dijadikan bumper pemerintah dengan ketidaksiapan kebijakan BBM," ujarnya ketika berkunjung ke Republika, Rabu (1/2).
Keinginan pembatasan BBM oleh pemerintah dengan mengkonversi dengan bahan bakar gas terus menuai kritik. Hal ini dikarenakan belum tersediannya infrastruktur fasilitas pengisian gas di beberapa daerah.
Karena itu, Tamsil menginginkan agar pemerintah harus memperjelas pelaksanaan kebijakan ini dilapangan. sebelum muncul permasalahan, mendekati dimulainya pembatasan BBM sesusai keputusan pemerintah pada 1 April mendatang.
"Segera diperjelas pengaplikasian di lapangan, jangan hanya diwacanakan terus," ucapnya.
