Jumat, 25 Jumadil Akhir 1435 / 25 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

Outsourcing Dihapus, Pemerintah Mendukung

Rabu, 18 Januari 2012, 16:22 WIB
Komentar : 0
Antara
Buruh pabrik, ilustrasi
Buruh pabrik, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dikabulkannya paninjauan kembali (PK) Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem kerja outsourcing didukung oleh pemerintah.

Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Mira Maria Hanartani mengaku akan memberlakukan surat edaran kepada pemimpin perusahaan mulai pekan ini. Sebab, kata dia, tidak bisa dengan serta merta peraturan baru itu diberlakukan, karena bisa berdampak kepada pekerja itu sendiri. "Jadi tidak bisa tiba-tiba diberlakukan," ujarnya di Gedung Kemenakertrans, Jakarta, Rabu (18/1).

Tak hanya itu, pihaknya juga mengaku masih akan mempertimbangkan mengenai waktu para pekerja yang masih berstatus outsourcing itu berakhir sebelum mulai menerapkan peraturan baru. "Jadi tetap harus ada persiapan-persiapan," kata dia.

Kendati aturan baru itu sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi, namun pihaknya mengaku tetap mempunyai tugas untuk tidak membuat keadaan kacau jika aturan itu diberlakukan.

Pasalnya, kata dia, setiap orang akan mempunyai penafsiran yang berbeda-beda. "Itu tugas kita. Jadi tetap harus butuh persiapan," ujarnya.

Karena itu pula, sambung Mira, akan ada juga perubahan pada UU Ketenagakerjaan. Sebab, jelas dia, dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu telah banyak pasal dalam UU ketenagakerjaan yang harus direvisi. "Mudah-mudahan semua pemangku kepentingan menyadari itu. Karena mau tak mau peraturan baru itu harus dituangkan kedalam UU," ungkap dia.


Reporter : Ahmad Reza Safitri
Redaktur : Hafidz Muftisany
“Senyummu di hadapan saudaramu (sesama muslim) bernilai sedekah bagimu((HR. Tirmidzi dan Ibnu Hibban).)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar
  Prayit Sabtu, 1 September 2012, 11:40
setuju.... Sgt2 setuju... Sy sbg kryawan OS jg sgt menderita. Hak2 sy diambil yayasan, tp sy dituntut harus kerja penuh.
  dido Jumat, 17 Agustus 2012, 21:47
saya setuju,bayangkan di pegadaian perusahaan milik negara pegawai tetap pegadaian mereka di gaji sampai 8jutaan sedangkan OS hanya 1.4 jtaan,pekerjaan sama persis di tuntut mengembangkan perusahaan dan di target.dimana dirimu Dahlan Iskan? jangan trutup mata.
  dekwis Rabu, 15 Agustus 2012, 18:51
Jika OS tdk dihapuskan,mana mungkin rakyat sejahtra. Os tdk menjamin kesjehtraan karyawan. Perbudakan Modern.
  doni Jumat, 10 Agustus 2012, 08:25
OS adalah penjajahan dalam dunia kerja, dimana kita bekerja keras sekuat tenaga tetapi pihak perusaaan OS memotong gaji kita dengan se enak.ny dengan sistem kesejahtraan yang sangat kurang dan tidak adanya kejelasan untuk masa depan., jadi saya harap OS secepatnya dihapuskan,,,,
  agus Minggu, 22 Juli 2012, 21:00
aq sangat2 mndukung klo OS...dhpus...cos q jga krywan OS....nggak enk bget ikut OS...