REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima meminta kebijakan pemerintah terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tak sampai menjadi prakondisi peniadaan subsidi BBM bagi rakyat. "Baik berupa konversi BBM ke gas maupun pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi, semua harus dilihat dari aspek sejauh mana bisa lebih menyejahterakan rakyat," katanya di Solo, Rabu (11/1).
Ia khawatir, kebijakan konversi BBM ke gas dan pembatasan BBM bersubsidi sekarang ini hanya menjadi prakondisi untuk meniadakan subsidi BBM sama sekali. Upaya meniadakan subsidi BBM selama ini, lanjutnya, acap kali didasari keinginan untuk menyerahkan harga BBM kepada mekanisme pasar sepenuhnya, agar terbuka akses yang kompetitif bagi investor asing.
Seperti diketahui, jaringan SPBU milik asing seperti Shell (Inggris) dan Petronas (Malaysia) telah masuk Indonesia, tetapi mereka tidak bisa berkembang lantaran kalah bersaing dengan SPBU yang menjual BBM bersubsidi dari Pertamina.
Jika upaya meniadakan subsidi BBM kembali terjadi, kata dia, pemerintah tidak lebih dari sekadar melayani kepentingan investor asing, sekaligus mengabaikan kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga menghadap-hadapkan rakyat secara langsung dengan kekuatan modal transnasional.
Menurut dia, selama ini politik anggaran keliru, yakni kurang memperhitungkan aspek kesejahteraan rakyat seperti diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Politik anggaran yang ada lebih memerhatikan aspek kalkulatif APBN belaka, dan melupakan efek berantai suatu kebijakan bagi rakyat kebanyakan. Terkait kebijakan membatasi BBM bersubsidi atau menaikkan harga BBM, lanjutnya, bisa memunculkan efek berantai terhadap menurunnya daya beli rakyat, yang berakibat pemiskinan kurang diperhatikan.
