Kamis, 17 Jumadil Akhir 1435 / 17 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

Kewenangan Mutasi dan Pemberhentian PNS oleh Kepala Daerah Akan Dibatasi

Selasa, 22 November 2011, 09:07 WIB
Komentar : 0
www.pilar-news.com
Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, menyarankan PNS muslimah mengenakan jilbab selama Ramadhan. (ilustrasi)
Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, menyarankan PNS muslimah mengenakan jilbab selama Ramadhan. (ilustrasi)

REPUBLIKA, AMBON -- Kementerian Dalam Negeri akan membatasi kewenangan seorang kepala daerah dalam melakukan mutasi dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menghindari kesewenang-wenangan kepala daerah dalam mutasi pegawai.

"Pembatasan kewenangan ini sudah dilakukan Kemendagri dengan mengajukan usulan beberapa pasal dan ayat dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang sementara digodok DPR-RI," kata Ketua Komisi A DPRD Maluku Richard Rahakbauw di Ambon, Selasa.

Kebijakan ini, katanya, harus diketahui dan disambut secara positif oleh masyarakat umum sekaligus memberikan dorongan kepada pemerintah pusat melalui Kemendagri dalam rangka memperjuangkan revisi UU dimaksud.

Bila UU 32 ini selesai direvisi dan diberlakukan, maka seorang kepala daerah tidak bisa seenaknya melakukan pemecatan, pencopotan jabatan atau mutasi PNS tanpa didasari peraturan PNS.

Menurut Richard, pegawai negeri yang merasa dimarjinalkan oleh kepala daerah dapat membuat laporan resmi ke pemerintah pusat dan kalau terbukti, maka seorang gubernur, bupati atau wali kota bisa dinonaktifkan dari jabatannya selama tiga tahun.

Apalagi kalau kebijakan mutasi PNS ini tidak didasarkan pada peraturan kepegawaian yang berlaku, tapi dipengaruhi faktor lain seperti PNS dinilai tidak sejalan atau tidak mengikuti kebijakan kepala daerah.

"Usulan pasal pembatasan kewenangan kepala daerah yang diajukan Kemendagri ini sangat tepat sebab selama ini banyak terjadi praktek-praktek ketidak adilan yang dinilai sangat merugikan pegawai," katanya.

Misalnya, saat pelaksanaan pilkada, seorang kepala daerah main ancam guru akan dimutasi ke daerah terpencil atau diturunkan statusnya dari kepala sekolah menjadi guru bantu seperti yang terjadi pada beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Maluku.

Redaktur : Stevy Maradona
Sumber : Antara
Seorang wanita masuk neraka karena mengikat seekor kucing tanpa memberinya makanan atau melepaskannya mencari makan dari serangga tanah((HR. Bukhari))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar