Kamis, 17 Jumadil Akhir 1435 / 17 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

Inilah Daftar Dugaan Korupsi Gubernur Banten

Selasa, 23 Agustus 2011, 14:49 WIB
Komentar : 7
Ratu Atut Chosiyah
Ratu Atut Chosiyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atut diduga melakukan korupsi APBD Provinsi Banten senilai ratusan juta rupiah.

Menurut Juru Bicara ALIPP, Suhada,  pada APBD 2011, Atut mengeluarkan kebijakan melalui program bantuan hibah yang jumlahnya sebesar Rp 340,463 miliar yang dibagikan kepada 221 lembaga/organisasi serta program bantuan sosial sebesar Rp 51 miliar. Nilai dana hibah itu jauh lebih besar dari tahun 2010 yang hanya mencapai Rp 239,27 miliar dan tahun 2009 yang hanya Rp 14 miliar.

ALIPP menemukan sejumlah kejanggalan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.  Yaitu:

1. Kebijakan tersebut dilaksanakan tidak secara transparan mengingat surat keputusan dan daftar alamat penerima, baik bantuan hibah maupun bantuan sosial.

2. Terdapat sejumlah nama lembaga/organisasi penerima dana yang diduga fiktif dan nepotisme. Antara lain adalah:

  • PMI Provinsi Banten (Rp 900 juta ) yang diketuai  Ratu Tatu Chasanah, adik Ratu ATut
  • KNPI Provinsi Banten (Rp 1,5 miliar) yang diketuai oleh Aden Abdul Khalik, adik tiri Ratu Atut
  • Himpaudi (RP 3,5 miliar) yang diketuai oleh Ade Rossi, menantu Ratu Atut
  • Tagana Provinsi Banten (Rp  1,75 miliar) yang diketuai Andhika Hazrumi, anak Ratu Atut
  • GP Ansor Kota Tangerang (Rp 400 juta) yang diketuai Tanto W Arban, menantu Ratu Atut


3. emberian dana hibah untuk seluruh perhimpunan istri aparat penegak hukum di Provinsi Banten, dana bantuan hibah yang tidak jelas nama organisasinya

4. Membiayai 150 orang yang disebut ‘tokoh’ yang menghabiskan biaya sebesar Rp 7,5 miliar. Padahal, dalam daftar penerima bantuan dengan tegas disebutkan nama organisasi bukan nama kegiatan.

“Intinya, atas kebijakan Atut tersebut diduga telah terjadi kerugian keuangan negara dari dana bantuan hibah sebesar Rp 88,02 miliar dan dana bantuan social sebesar Rp 49, 460 miliar,” kata Suhada.

Reporter : Muhammad Hafil
Redaktur : Siwi Tri Puji B
Barang siapa yang memerhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Dan barangsiapa yang menutupi kejelekan orang lain maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. ((HR Bukhari-Muslim))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar
  Ronvild Kamis, 22 September 2011, 12:55
Ini yg namanya menzolimi . . Kalau tidak benar, maka Tuhan pasti akan murkah terhadap kalian .
  ieffei Senin, 29 Agustus 2011, 00:08
itu tuh yg ketahuan, nilainya waaww, tapi jg ttp belum jelas urusannya, bayangkan yg tidak ketahuan? lebih weleh-weleh lagi pastinya, kapan rakyat banten mau lebih maju ya?
  THOMI Kamis, 25 Agustus 2011, 15:44
Mudahan Banten cepat terlepas dari cengkeraman kekuasaan kerajaan HASAN SOCHIB sehingga Banten tidak semakin terpuruk.
  udin sedunia Rabu, 24 Agustus 2011, 11:47
namanya jg dana hibah ya peruntukannya untuk organisasi lah. semua provinsi jg begitu. aturannya jelas dari mendagri. kalau ini sih isu saja untuk menjatuhkan. biasa menjelang pilkada isu yg haram jd halal.
  Edun Selasa, 23 Agustus 2011, 15:24
Aneh..dana yang digulirkan koq ke organisasi yang dipimpin anaknya, adeknya, mantunya, cucunya, de el el..weleh weleh..