REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Waktu operasional lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara Dolly mulai dibatasi
dari pukul 10.00-01.00 WIB. Ke depan, lokalisasi tersebut diarahkan untuk segera ditutup. Pembatasan jam operasional lokalisasi tersebut berasal dari Surat Edaran dari Kecamatan Sawahan, Surabaya. Dalam SE tersebut, wisma yang melanggar aturan akan dicabut izin operasionalnya. Hanya saja, pencabutan tersebut hanya bersifat sementara.
Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Eko Hariyanto pembatasan jam operasional tersebut merupakan kesepakatan warga dengan pemerintah setempat. "Ada warga yang sudah sadar baik dari tingkat RW hingga kecamatan untuk membatasi jam operasional. Pemkot memfasilitasi pembatasan itu," ujarnya, Jumat (3/6).
Eko mengaku pembatasan jam operasional tersebut merupakan upaya menuju penutupan dolly. Diakuinya, program Pemkot Surabaya telah diarahkan untuk menutup Dolly sejak 2002. "Kita mengarah ke penutupan Dolly, tapi memang tidak bisa frontal karena bisa menimbulkan gejolak sosial," ungkapnya.
Lokalisasi Dolly sendiri sebenarnya telah mulai ditinggalkan oleh para pelaku bisnis. Hal itu terbukti dengan sejumlah wisma yang mau menutup usahanya dalam waktu dekat. Sedikitnya ada dua wisma yang siap tutup pada tahun ini. "Dari laporan lurah setempat, wisma di sana sudah mau tutup," ujarnya.
Penutupan wisma, lanjutnya, dikarenakan Dolly dinilai sudah tidak menguntungkan bagi para pelaku bisnis. Pasalnya, sejumlah peraturan seperti pelarangan adanya Pekerja Seks Komersial (PSK) baru telah membuat pengusaha merugi. "Banyak juga PSK yang berprofesi disitu yang sudah gerah dan berganti profesi lain," ungkapnya.
Pemkot Surabaya, lanjutnya, akan menutup secara bertahap lokalisasi di wilayah setempat. Sedikitnya ada enam lokalisasi di Kota Surabya yang telah terdata yakni Dolly, Karak, Dupak Bangunsari, Tambak Asri, Sememi, dan Klakahrejo. "Untuk menutup Dolly, Pemkot lakukan langkah pendekatan dengan memfasilitasi masyarakat di sana agar bisa alih profesi," ungkapnya.
Sejumlah program pemberdayaan tersebut seperti pelatihan keterampilan kepada Mucikari dan PSK. Selain itu, setiap bulan digelar pengajian serta pendampingan keagamaan dengan menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). "Bagi yang mau alih profesi, akan kita laporkan kepada Gubernur. Kalau PSK sudah kembali ke daerahnya agar bisa difasilitasi oleh Pemkab/Pemkot setempat," ungkapnya.
Sementara itu, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengaku pihaknya akan terus menyosialisasikan program pemberdayaan bagi para PSK dan Mucikari. Hal ini agar mereka segera beralih profesi. "Bukan hanya jam operasional yang dibatasi, kita juga ada program agar para pekerja di sana alih profesi," ujarnya.
Pemkot Surabaya, diakuinya, tidak akan langsung menutup lokalisasi di wilayah setempat. Risma mengaku hanya akan terus melakukan pemberdayaan. "Saya tidak tutup langsung. Lakukan pemberdayaan dulu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
