Sabtu, 8 Muharram 1436 / 01 November 2014
find us on : 
  Login |  Register

Jimly: Satgas TKI tidak Efektif

Jumat, 24 Juni 2011, 13:22 WIB
Komentar : 1
Jimly Ashiddiqie
Jimly Ashiddiqie

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pembentukan Satgas TKI atas instruksi Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dianggap tidak efektif. Pembentukan Satgas bisa  dapat membuat disfungsi lembaga-lembaga yang sudah ada seperti BNP2TKI.

"Saya rasa tidak perlu dibentuk satgas karena lebih baik kita mengefektifkan lembaga yang sudah ada seperti BN2PTKI ,” kata Anggota Dewan Kehormatan Komnas HAM, Jimly Asshidiqie  di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (24/6).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu berpendapat, pembentukan Satgas TKI itu hanya bentuk emosi sesaat pemerintah terhadap berbagai hujatan dari masyarakat karena dianggap gagal melindungi TKI. Jika persoalan itu sudah reda, maka Satgas tidak akan berfungsi lagi dan membuat lembaga yang sudah ada seperti BN2PTKI juga tidak bekerja. “Akhirnya tidak ada yang bekerja,” katanya. 

Menurutnya, pemerintah jangan mendasarkan masalah sebagai dasar untuk mengdirikan lembaga baru. Tetapi harus memaksimalkan lembaga dan aparat hukum yang ada. "Saran saya tidak usah mengatasi masalah dengan mendirikan institusi baru, lebih baik koordinasi, fungsi-fungsi pemerintah daerah diefektifkan, kemudian fungsi penegak hukum, polisi, kejaksaan dan lail-lain," ujarnya.

Seperti diketahui,  kasus meninggalnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ruyati karena hukuman pancung di Arab Saudi menjadi pelajaran bagi pemerintah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani warga negara Indonesia, termasuk TKI, yang terancam hukuman mati. 

Reporter : Muhammad Hafil
Redaktur : Krisman Purwoko
“Senyummu di hadapan saudaramu (sesama muslim) bernilai sedekah bagimu((HR. Tirmidzi dan Ibnu Hibban).)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Ini Pembahasan Presiden Rwanda dan Ketua DPD RI
JAKARTA --  Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman kedatangan Presiden Rwanda, Paul Kagame di Komplek Parlemen Senayan, Jumat (31/10). Ada beberapa hal...