REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana Kementerian Pendidikan untuk mentransfer dosen PNS ke kampus swasta dinilai mampu meningkatkan jumlah mahasiswa baru di kampus swasta. Dengan meningkatnya jumlah mahasiswa, maka mampu membantu target angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi yang ingin dicapai Kementerian Pendidikan.
"Menurut saya ini langkah bagus karena sudah lama ini terhenti," Ungkap Edy Suhandi Hamid, Rektor Universitas Islam Indonesia, ketika dihubungi Republika lewat telepon, Senin (28/2). Menurut Edy, kampus swasta seringkali tak menarik jumlah mahasiswa terlalu banyak untuk menjaga rasio antara dosen dan mahasiswanya. "Kampus swasta karena kurangnya dosen sering menolak mahasiswa yang masuk, itu untuk menjaga rasio," paparnya.
Rasio dosen dan mahasiswa sendiri yang ditetapkan Pemerintah, itu untuk non eksakta 1:20 dan untuk eksakta 1:25. Maka dengan kebijakan ini kampus swasta bisa menambah jumlah mahasiswa dan bisa memperbaiki rasio antara mahasiswa dan dosen. "Bukan tak mungkin kampus swasta bisa membuka program studi baru," paparnya.
Ia pun menyetujui dengan aturan Pemerintah yang membagi dosen berdasarkan akreditasi atau kualitas kampus. Hal ini agar dosen PNS itu tepat guna dan bisa langsung didayagunakan. Ia pun mengingatkan agar kementerian membagi dosen berdasarkan kebutuhan kampus itu sendiri. Hal ini agar dosen sendiri tidak menumpuk di beberapa mata kuliah. "Pemerintah kan punya datanya," paparnya.
Ia sendiri menyatakan program pembagian dosen sebenarnya sudah ada pada 1980-an, akan tetapi kemudian menghilang dan baru muncul kembali beberapa tahun belakangan. "Saat ini tidak ada lagi, jadi kami kampus swasta amat mendukung hal ini," paparnya.
Soal target pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi hingga 25 persen, menurutnya bisa tercapai. Apalagi jika dilakukan stimulus seperti aturan pembagian dosen PNS ke kampus swasta. "Menarik jumlah mahasiswa yang banyak dan membuka prodi (program studi) yang baru tentu meningkatkan APK di Indonesia," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
