Jumat, 24 Zulqaidah 1435 / 19 September 2014
find us on : 
  Login |  Register

Pemerintah Kaji Kompensasi Pensiun Dini PNS

Kamis, 23 Juni 2011, 17:22 WIB
Komentar : 0
Antara
Pelantikan PNS
Pelantikan PNS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Pemerintah sedang mematangkan opsi pensiun dini bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu bertujuan untuk membuat struktur PNS lebih ramping dan tidak membebani anggaran. PNS yang pensiun dini ini akan mendapat kompensasi yang sedang dikaji jumlahnya oleh pemerintah.

"Iya nanti kan dihitung (kompensasi), nanti itu harus diformulasikan kembali, di-review," kata Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati di Kementerian Keuangan, Kamis (23/6). Kompensasi itu mirip kebijakan golden shake hand di perusahaan swasta, di mana pegawai yang pensiun dini mendapat sejumlah dana.

Menurut Anny, opsi kebijakan untuk pensiun dini bagi PNS ini harus dibuka. Dia menilai lebih baik jika ada PNS yang memang mengajukan untuk pensiun dini. Kementerian Keuangan masih merasa perlu melihat peraturan perundang-undangan yang mendukung untuk pemberlakukan pensiun dini berserta kompensasinya.

Menurut Anny, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dia yakin kebijakan pensiun dini ini tidak akan mendapat resistensi dari para PNS jika memang disediakan kompensasi yang layak.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, kebijakan pensiun dini itu sebenarnya masih berupa kajian di lingkungan Kemenkeu. Saat ini, kata dia, Kemenkeu masih mendukung pensiun dini sukarela dari PNS dengan menawarkan kepada PNS. "Tapi kalau ternyata masih dibutuhkan, tentu kita akan tetap menahan," kata dia.

Reporter : M Ikhsan Shiddieqy
Redaktur : Johar Arif
Siapa yang mengambil hak orang lain walau sejengkal tanah akan dikalungkan hingga tujuh petala bumi(HR Bukhori-Muslim)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Gadai SK, Jadi Cerminan Masalah RUU Pilkada?
 MAKASSAR -- Belakangan ini banyak anggota DPRD terpilih yang menggadaikan SK. Terkaiy hal tersebut pakar komunikasi politik Effendi Gazali menilai itu sebuah hal...